Wartawan Diintimidasi saat Meliput Sidang di PN Medan, LBH: Tindak Tegas Pelakunya


Wartawan Harian Mistar dan Mistar.id, Deddy Irawan saat membuat laporan ke Polrestabes Medan. (f:dok/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak pelaku yang mengintimidasi wartawan saat meliput persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan ditindak tegas.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra mengatakan intimidasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik merupakan bentuk pembungkaman kebebasan pers.
"LBH Medan sangat mengecam tindakan Panitera Pengganti (PP) PN Medan dan sejumlah orang yang mengintimidasi tersebut. Ini merupakan bentuk intimidasi dan pembungkaman terhadap pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya," ucapnya dalam siaran pers yang diterima Mistar, Kamis (27/2/2025).
Atas kejadian itu, kata Irvan, LBH Medan menduga adanya kongkalikong antara PP dengan sejumlah preman tersebut supaya persidangan yang saat ini tengah diadili di PN Medan itu tidak diberitakan.
"LBH medan juga mendesak Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara (Sumut) untuk melakukan pemantauan terhadap sidang tersebut," ujar Irvan.
Selain intimidasi, lanjut Irvan, patut diduga juga persidangannya bakal tak objektif dan dikhawatirkan tidak memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.
"Perlu diketahui wartawan atau insan pers dalam menjalankan kerja-kerjanya dilindungi Undang-Undang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi, tidak dibenarkan jika ada pihak-pihak yang ingin menghambat dan bahkan mengintimidasi pers," tuturnya.
Irvan menjelaskan bagi siapa saja yang menghalang-halangi kerja wartawan dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
"Oleh karena itu, pihak-pihak yang diduga terlibat harus ditindak tegas. Selain itu, LBH Medan juga mendesak Polrestabes Medan segera menindaklanjuti laporan yang telah dilaporkannya," ucapnya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat apabila ditemukan ada tindakan para wartawan yang bertentangan dengan hukum dan kode etik, maka dapat diadukan ke Dewan Pers.
"Sesungguhnya tindak paksa penghapusan foto terhadap wartawan telah bertentangan dgn UUD 1945, UU 31 tahun 1999 tentang HAM, UU 40 tahun 1999 tentang Pers, DUHAM dan ICCPR," kata Irvan.
Diketahui, sebelumnya seorang wartawan Harian Mistar dan Mistar.id yang bernama Deddy Irawan mengalami tindakan intimidasi berupa paksaan penghapusan foto persidangan yang dilakukan sejumlah orang diduga preman dan PP Sumardi.
Insiden itu terjadi ketika Deddy yang juga anggota Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumut meliput sidang kasus penipuan agensi artis yang menyeret terdakwa Desiska Br Sihite di Ruang Sidang Cakra 4 PN Medan pada Selasa (25/2/2025) sekitar pukul 15.30 WIB lalu.
Ketika sidang yang beragendakan pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan (eksepsi) terdakwa tersebut dibuka majelis hakim, Deddy pun mengambil dokumentasi persidangan dengan posisi berdiri.
Setelah itu, Deddy duduk di kursi pengunjung sidang. Beberapa saat kemudian, Deddy dipanggil sekelompok pria tak dikenal diduga preman yang mengawal persidangan tersebut.
Deddy tak langsung merespons panggilan tersebut, karena tengah fokus melakukan peliputan persidangan. Hingga akhirnya, PP Sumardi memanggil Deddy untuk keluar dari ruang sidang dan Deddy pun keluar.
Setelah berada di depan ruang sidang, Deddy langsung dikerumuni sejumlah preman itu. Mereka pun mengintimidasi Deddy dengan berbagai pertanyaan.
Kemudian, pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam sidang itu lantas menanyakan soal izin pengambilan foto, hingga data diri Deddy. Deddy lantas menunjukkan identitas kartu persnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya benar-benar seorang wartawan yang biasa melakukan peliputan di PN Medan. Selepas itu, mereka termasuk PP Sumardi memaksa Deddy untuk menghapus foto sidang tersebut karena dianggap ambil foto tanpa izin hakim.
Padahal, sidang sendiri terbuka untuk umum. Tak hanya memaksa untuk menghapus foto, mereka juga sempat merampas gawai milik Deddy dan akhirnya salah dari mereka menghapus foto persidangan tersebut.
Dikarenakan pada saat itu dirinya sendirian melakukan peliputan, Deddy pun tak bisa melawan dan berbuat banyak. Ia hanya bisa pasrah foto liputannya dihapus paksa.
Atas insiden tersebut, Deddy pun membuat laporan ke Polrestabes Medan dengan Nomor: LP/B/642/II/2025/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA pada malam harinya. (deddy/hm18)
PREVIOUS ARTICLE
Jelang Ramadan, Harga Bahan Kebutuhan Pokok Naik di TapselNEXT ARTICLE
Kenali Ciri-Ciri BBM Oplosan