Pematangsiantar, MISTAR.ID
Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Koalisi Pemuda Siantar-Simalungun (DPC Kopasis) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar Jalan Brigjend Rajamin Purba. Jumat (28/1/22). Melalui aksi unjuk rasa yang menggeber-geber pintu pagar besi kantor tersebut, para pemuda dengan koordinator Rifki Pratama itu menuntut 3 permintaan, yang pertama meminta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kota Pematangsiantar mengundurkan diri dari jabatannya.
Yang kedua, meminta Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar untuk mengembalikan potongan uang bantuan ormas karena diduga penyelewengan uang negara. Dan ketiga, meminta Kakanwil Sumatera Utara mengevaluasi Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar karena diduga sesuka hati dalam menjalankan tugas dan wewenang. Tuntutan itu mencuat atas adanya dugaan penyelewengan dana PNBP NR (Penerimaan Negara Buka Pajak dari Nikah dan Rujuk) yang dilakukan oknum pejabat jajaran Kemenag, namun tidak diberikan sanksi dan bahkan terkesan melindungi pejabat yang bersangkutan.
Kemudian, adanya dugaan pemotongan dana bantuan kepada ormas yang mengakibatkan mencoreng nama baik lembaga Kementerian Agama. Selain itu, Kakan Kemenag terkesan otoriter dalam hal mencopot pejabat bawahannya, karena tidak meminta pendapat atau saran dari pejabat bawahannya dalam mengambil keputusan.
Baca juga:Â Kemenag Siantar:Batal Berangkat Haji, Jemaah Siantar Belum Ada Tarik Uang Pelunasan
“Kami sudah menyurati tapi tidak ada klarifikasi dari Kakan Kemenag,” ujar Rifki dalam orasinya. Tak lama, 2 orang perwakilan Kopasis dipersilahkan masuk ke Kantor Kemenag Kota Pematangsiantar dan bertemu dengan Kakan Kemenag Kota Pematangsiantar HM Hasbi, Kasi Binmas Islam Maranaik Hasibuan dan Kasubbag Tata Usaha (TU) Fadhillah. Setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kopasis, HM Hasbi yang keluar dari ruangan bersedia memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media yang ingin mewawancarainya terkait dugaan-dugaan yang disampaikan koordinator aksi unjuk rasa.
“Tadi sudah kita jelaskan kepada adik-adik ini, dan disaksikan oleh Kasubbag TU, (Kasi) Binmas Islam yang berkompeten di dalam. Jadi, tuduhan (dugaan) yang pertama, PNBP NR, boleh kita buka bukunya, itu tidak masalah, ini kasi-nya yang menangani pemeriksaannya,” tuturnya. Yang kedua, lanjut Hasbi, masalah mutasi itu adalah hal yang biasa. “Bukan lantaran benci, gak suka, segala macam gak ada. Kenapa kita mutasi, karena sudah melanggar aturan. Sampai 13 tahun di sana itu tidak boleh, karena paling lambat 4 tahun, penyegaranlah. Jadi masalah itu sudah klir tadi,” ujarnya.
Selanjutnya mengenai dana bantuan Ormas. “Bantuan bansos itu benar kita masukkan sesuai dengan angka. Kalaulah angka itu berkurang, kita kan dalam pertanggungjawaban, 10 yang masuk, itu sudah benar. Kecuali 10 tapi yang diteken 7, berarti ada pemotongan. Saya gak terima itu dikatakan pemotongan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Hasbi mengatakan bahwa ia sudah meminta perwakilan Kopasis tadi, untuk menghadirkan penerima bantuan sosial. “Silahkan hadirkan kalian, kalau kalian tidak tahu tentang bergaining kami, apa yang diberikan, kalian pasti nanti fitnah juga sama saya,” ujar Hasbi menirukan ucapannya kepada perwakilan Kopasis.
Baca juga:Â Tiga Tokoh Ini Terima Penghargaan Kemenag RI, Dua dari Batu Bara Satu dari Asahan
Hasbi mengatakan bahwa ia menunggu penerima bantuan yang mengaku dipotong bantuan Ormas-nya. “Saya tunggu, bawa nanti. Yang mana yang memberikan informasi (pemotongan itu), kasih tahu sama saya, kalian saksikan nanti, kalau ada saya potong, kuping saya kalian potong nanti, gitu saya bilang,” ujar Hasbi setengah meniru ucapannya kepada perwakilan Kopasis.
Terkait adanya pejabat bawahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat yang diduga melakukan penyelewengan PNBP NR, kembali dijelaskan oleh Hasbi. “Waktu saya Rakor, dari Jakarta bilang, ada 13 peristiwa nikah, tidak masuk Simka, tapi kok bisa keluar buku nikah,” ujarnya.
“Saya telepon langsung, lalu diperiksa. Ada di (KUA) Siantar Barat. Selesaikan segera, saya bilang. Dipanggil KUA-nya, ini sudah saya bayar, tapi nyatanya di bank belum ada. Maaf ini, (ternyata) operator kita yang bermain. Saya gak mau tahu, ini harus dibayar, uang kantong KUA lah yang membayarnya, 600 ribu kali 13. Nihil, selesai, udah gak ada lagi masalah,” jelas lebih lanjut.
Dugaan-dugaan yang disampaikan pendemo, kata Hasbi, semuanya sudah selesai. “Jadi ini semua sudah klir, cuma kok muncul lagi? Inikan sudah dua tahun yang lalu semua, kalau masalah bantuan Ormas ini setahun yang lalu. Jadi ini sudah klir semua. Tapi gitupun, mereka itu adek-adek kita semua, harus kita bina. Tadi saya nasehati, tolong ke depan dikonfirmasi setiap yang mau didemo,” ujarnya.
Mendengar pernyataan Hasbi terkait konfirmasi, salah seorang awak media menyebutkan bahwa apa yang diduga-duga itu sebelumnya sudah disurati kepada pihak Kantor Kemenag Kota Pematangsiantar. Hasbi tidak membantah. “Surat sudah dimasukkan, tadi kita cek, sudah. Tapi baru tempo satu hari lewat. Surat inikan masih berproses, kami harus diskusi dulu menjawabnya. Kalau suratnya sudah masuk, cek lagi. Kita bisa duduk bersama, gak terus bawa bendera (berdemo),” ungkapnya. (ferry/hm09)
