Medan, MISTAR.ID
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti sejumlah ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan negara terhadap rakyat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal itu disampaikan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YLBHI Muhammad Alinafiah Matondang dalam memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada Minggu (24/9/2023) kemarin.
“YLBHI menemukan bahwa proyek-proyek PSN dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) menghasilkan efek berlipat berupa ketidakadilan dan penindasan terhadap rakyat,” kata Muhammad Alinafiah Matondang kepada Mistar, Senin (25/9/2023).
Baca Juga:Â LBH Medan: Pj Gubsu Harus Tindak Tegas Oknum Satpol PP yang Halangi Kerja Jurnalis
Ia menambahkan bahwa Hari Tani ini harusnya jadi pengingat bagi negara dalam memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap kedaulatan petani atas tanah dan ruang hidupnya.
Menurut YLBHI, pelaksanaan PSN dan industri SDA juga telah menimbulkan kerusakan alam dan konflik-konflik panas berkepanjangan.
“Dalam memenuhi ambisi proyek-proyek ini, negara melakukan serangkaian tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of force) terhadap rakyat yang mempertahankan tanah, air dan ruang hidupnya melalui aparat negara, yakni TNI dan Polri,” kata Alinafiah.
Baca Juga:Â Bahas Rempang, Jokowi Kumpulkan Sejumlah Menteri di Istana
YLBHI juga menilai, banyak tindak kekerasan fisik, non-fisik, maupun kriminalisasi yang telah dilakukan oleh aparat negara terhadap para petani, masyarakat adat, pembela hak asasi manusia (HAM) dan para pejuang lingkungan.
“Secara umum, deretan konflik agraria disertai kekerasan negara terhadap rakyatnya disebabkan oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi bukan berbasis hak,” tandas Alinafiah. (Deddy/hm22)
