“Kota medan saat ini dipimpin oleh seorang Walikota yang merupakan seorang menantu Presiden Republik Indonesia, tentu masyarakat Kota Medan sangat berharap mengalami kemajuan yang pesat, salah satunya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus di bidang penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Namun apa yang terjadi saat ini Kota Medan tidak beda dengan kota lainnya, sebab angka kemiskinan yang merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat tidak bisa ditekan secara signifkan.
Baca juga : Tak Terima Disebut Organisasi Terlarang, GMNI Kota Medan Laporkan Wakil Rektor III UNPRI
“Akibat ada praktek kapitalisme yang terus menggrogoti pemerintahan Kota Medan, masyarakat yang menjadi imbasnya. Pergerakan Kapitalisme Birokrat sudah berkembang dan mengakar di Pemko Medan. Kapitalisme birokrat merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum birokrat atau pemegang kekuasaan baik yang memegang kendali di tingkat nasional maupun ditingkat daerah yang secara langsung melayani Imperialisme untuk memperkaya dirinya sendiri atau keluarga,” tegasnya.
Usai menyampaikan semua tuntutannya, massa GMNI yang merasa tidak dijumpai Wali Kota pun sempat mendorong-dorong pagar hingga terlibat tolak menolak dengan perugas Sabhara Polrestabes Medan, Polsek Medan Baru dan Satpol PP yang berjaga di lokasi. (rahmad/hm18)
