Jakarta, MISTAR.ID
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merampungkan pertemuan ke-empat FAO Agreement on Port State Measures (PSMA) di Bali pada 8-12 Mei 2023. Pertemuan itu menghasilkan dokumen Bali Strategy sebagai upaya memberantas praktik illegal unreported unregulated (IUU) fishing, melalui peran pelabuhan perikanan.
Chairperson Pertemuan FAO PSMA di Bali Nilanto Perbowo menjelaskan apa yang diatur dalam Bali Strategy dan yang dibutuhkan semua negara adalah panduan apa yang harus dilakukan untuk melakukan PSM secara efisien dan efektif.
“Bisa dibayangkan kalau ini tidak diadopsi. Semuanya mengambang dan PSM tidak terlaksana dengan baik,” ujar Nilanto dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).
Nilanto menjelaskan, Bali Strategy berperan sebagai alat untuk menyediakan panduan kepada negara anggota ke depannya. Khususnya dalam memperkuat implementasi dari persetujuan pada tingkat nasional, regional, dan global.
“Strategi ini untuk memperkuat kebijakan, hukum, kerangka kerja, institusi dan mekanisme operasional. Juga untuk koordinasi di tingkat nasional dan regional, kerja sama dan pertukaran informasi, akses masuk dan penggunaan pelabuhan,” jelasnya.
Baca juga :Â Susi Pudjiastuti Suarakan Pemberantasan Illegal Fishing Sejak 2005
“Juga untuk inspeksi dan tindaklanjutnya, peran negara bendera, serta hubungan dengan hukum internasional dan instrumen internasional lainnya,” ujarnya. Selanjutnya, Nilanto mengungkapkan pemilihan kata Bali Strategy telah disepakati oleh para peserta sidang yang jumlahnya mencapai 295 peserta.
Terdiri dari negara anggota PSMA, negara anggota FAO dan organisasi internasional serta mitra observer dari berbagai negara. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhan Perikanan sebagai Head of Delegation RI, Tri Aris Wibowo mengungkapkan pihaknya terus berupaya menambah jumlah pelabuhan.
Saat ini terdapat empat pelabuhan yang telah ditetapkan. Yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, PPS Bitung, PPS Bungus dan Pelabuhan Umum Benoa.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Internasional Edy Putra Irawadi mengapresiasi pelaksanaan PSMA Bali. Karena dinilai mampu mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen memerangi praktik illegal fishing.
Baca juga :Â Pemerintah Permudah Perizinan Perikanan Tangkap
PSMA di Bali digelar oleh FAO bersama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Edy menambahkan, Indonesia melalui KKP juga mampu membuktikan keseriusan dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Yakni melalui program-program Ekonomi Biru yang sudah dirancang. Isu-isu sektor kelautan dan perikanan mendapat perhatian besar dunia internasional karena berperan penting dari sisi ekonomi hingga ketahanan pangan. (KBRN/hm19)
