Medan, MISTAR.ID

Pemerintah menunda penerapan mandatori Biodiesel 50 persen (B50) pada 2026 dan tetap melanjutkan program B40 memicu beragam tanggapan dari pelaku ekonomi.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai kebijakan ini bak buah simalakama dengan dampak yang kontras bagi stabilitas mata uang dan kesejahteraan petani.

Dari sisi makroekonomi, penundaan B50 memberikan napas lega bagi nilai tukar Rupiah yang saat ini tengah tertekan hebat mendekati level Rp17.000 per Dolar AS.

"Penundaan B50 membuka jalan bagi kinerja ekspor minyak kelapa sawit karena serapan CPO lokal tidak melonjak signifikan. Ekspor yang terjaga akan menjadi penyangga bagi Rupiah di tengah sentimen negatif defisit APBN dan tekanan eksternal," kata Gunawan, Rabu (21/1/2026).

Meski membantu neraca dagang lewat ekspor, Gunawan memperingatkan dampak jangka panjang berupa tingginya ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Selain itu, penundaan ini membuat Indonesia kehilangan daya tawar sebagai penentu harga CPO dunia.

"Jika permintaan domestik digenjot melalui B50, Indonesia secara otomatis menjadi motor pembentukan harga CPO global. Namun dengan penundaan ini, harga CPO akan lebih banyak disetir oleh permintaan negara lain serta harga komoditas pesaing minyak sawit," ucapnya.

Bagi Sumatera Utara sebagai salah satu lumbung sawit nasional, kebijakan ini diprediksi akan melemahkan kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gunawan mencatat beberapa poin krusial, seperti penundaan B50 dinilai merugikan petani sawit karena harga tandan buah segar (TBS) tidak mendapatkan dorongan dari penyerapan industri dalam negeri yang masif.

Kemudian, kontribusi investasi dalam pertumbuhan ekonomi Sumut menjadi tidak maksimal karena pengembangan infrastruktur pendukung B50 tertunda.

Selanjutnya, ekspor CPO diproyeksikan tumbuh moderat di angka 5 persen, namun dihantui risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global yang bisa menekan angka tersebut di bawah 5 persen.

Sejauh ini, mitra dagang utama Sumut seperti Tiongkok masih menunjukkan potensi peningkatan permintaan. Namun, India sebagai konsumen besar lainnya masih menunjukkan pola kebutuhan yang sangat volatil dan bersifat musiman.

"Menurut hemat saya, penundaan penerapan B50 ini lebih banyak merugikan petani dari sisi harga. Harapan untuk melihat sawit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumut di atas 5 persen pun menjadi tantangan yang lebih berat," ujar Gunawan. (hm20)