Jakarta, MISTAR.ID
Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor meminta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan baik.
Sofyan mengakui, sebenarnya sistem tata kelola sudah terbangun, namun praktiknya tidak seluruh petani dapat menikmati pupuk bersubsidi dengan optimal.
Keberpihakan pemerintah terhadap petani saat ini menurutnya perlu didorong kembali. Anggaran pupuk bersubsidi yang hanya mampu memenuhi 40 persen dari kebutuhan petani dinilai miris bagi negara agraris seperti Indonesia, yang memiliki hampir 40 juta petani.
“Kita punya cita-cita swasembada, tapi perlu dukungannya buat petani. Menteri keuangan bantu dong petani kita. Tidak cukup hanya Mentan yang jungkir balik mikir petani. Tapi dukungan anggarannya dilemahkan,” kata Sofyan dalam pernyataan resminya, kemarin.
Baca juga:Dinas Pertanian Pastikan Jatah Pupuk Subsidi Petani di Siantar Aman
Distribusi pupuk bersubsidi yang kerap bermasalah di tingkat lapangan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk di daerah dan pupuk indonesia.
“Saya meragukan komitmen pemerintah daerah untuk membantu petaninya. Mestinya data penerima pupuk dan penyalurannya clear di tingkat bawah. Jangan kalau ada masalah dilempar ke pusat. Bantu dong petani kita,” lanjut Sofyan.
Mitigasi risiko dan masalah di level lapangan mestinya bisa diselesaikan Pemda, distributor, kios dan produsen pupuk. Sistem Tata kelola sebaik apapun bila tidak implementasinya kurang tepat tentu akan membuat kasus pupuk ini berulang.
“Petani itu asal fair dan jelas, tidak akan ribut kok. Tapi karena ini mereka melihat sendiri ketidaksesuaian di lapangan, pasti teriak. Kami minta penegak hukum juga tegas menindak pelaku penimbunan pupuk dan yang bermain data,” kata Sofyan.
Baca juga:Subsidi Pupuk Dibatasi Untuk Pemilik Lahan Kurang dari 1 Hektar
Khusus Kementan, Sofyan meminta agar juga konsisten melaksanakan sistem penyaluran yang ada saat ini yang telah berbasis NIK. KTNA meminta Kementan tegas untuk menghapus data-data yang tidak akurat dan selalu memperbaruinya.
“Kasus data NIK yang tidak sesuai harus terus diminimalisir. Bila perlu sistemnya disempurnakan, entah dengan Kartu Tani ataupun sistem baru. Jangan kami petani menjadi korban data-data palsu yang di input dari bawah oleh oknum tertentu,” katanya. (republika/hm06)
