Medan, MISTAR.ID

Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM) Nusantara Sumatera Utara (Sumut) berharap pemerintah dapat memberikan stimulus atau kebijakan-kebijakan keringan serta inovasi baru bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tahun 2025.

Menurut Ketua DPW UKM IKM Nusantara Sumut, Binsar Simatupang, secara global nilai kurs sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika dollar semakin menjulang maka rupiah akan mengalami tekanan.

"Makanya kita berharap dollar dapat turun hingga dibawah Rp16.000 atau mungkin bisa kembali ke Rp10.000, agar roda ekonomi bisa bergerak," ujarnya, Selasa (15/1/25).

Kebutuhan masyarakat saat ini mengalami peningkatan sedangkan pendapatan bergerak statis. Untuk itu, Binsar menyarankan kepada masyarakat untuk mengurangi biaya pengeluaran yang tidak menjadi kebutuhan pokok seperti jalan-jalan, makan dan minuman ringan.

"Tentu konsumtif seperti itu harus dikurangi, karena pendapatan kita statis. Banyak juga perusahan-perusahan yang tutup dan mengurangi tenaga kerjanya. Pasti Ini akan berdampak sehingga menjadi beban suatu daerah seperti bertambahnya pengangguran dan ekonomi yang perlu peningkatan," jelasnya.

Binsar berharap pemerintah dapat memberikan stimulus kepada UMKM walaupun sudah ada kebijakan lain yang dijalankan seperti PPN 12 persen.

"Mungkin dalam hal kelonggaran-kelonggaran terhadap administrasi UMKM, atau dibukanya pasar produk-produk UMKM agar lebih banyak sebagai bentuk dukungan," harapnya.

Terpisah, salah satu pemilik UMKM makanan di Medan, Dewi juga menilai di tahun 2025 belum bisa memprediksi terlalu jauh. Ia menyampaikan jika merunut pada zaman, hal yang perlu dilakukan saat ini yakni melakukan pemasaran melalui media digital dan branding.

"Intinya kalau UMKM ini bisa mengikuti perkembangan zaman, maka ia akan terus bisa memasarkan dan harus berani berinovasi. Jangan hanya menjual satu produk saja, namun juga harus memiliki produk lainnya," ucapnya saat ditanyai mistar.id.

Dia menuturkan urgensi yang sering dialami dalam menjalankan usaha yakni branding dan kualitas produk yang perlu pembaharuan.

"Jangan banyak-banyak membuat produk tapi kualitasnya kurang. Selain itu, jika pemerintah masih aware terhadap UMKM pembinaan harus terus dilakukan tapi jangan hanya bentuk dana namun bisa berbentuk sertifikat," sebutnya.

Terkhusus bagi UMKM makanan yang harus memiliki label halal, BPOM, PIRT, serta lainnya, Dewi berharap kepada pemerintah untuk proses tersebut tidak dipersulit.

"Kan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang mereka berikan, jadi jangan diribetin. Itu sih yang terkadang membuat susah. Dan untuk pembinaan secara digital itu sudah sering dilakukan selama 2024. Namun, regulasinya yang perlu diperhatikan karena beberapa wajib memiliki sertifikat," harapnya. (dinda/hm18)