Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian target swasembada beras bisa terancam jika Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah tidak diterapkan dengan baik oleh penggilingan dan Perum Bulog. Seperti diketahui, HPP gabah telah dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) mulai 15 Januari 2025.

Namun, di beberapa daerah, harga gabah masih berada di bawah HPP. Salah satunya di Kabupaten Bantul, yang harga gabahnya tercatat hanya Rp5.500/kg. Hal ini disampaikan Amran saat kunjungan kerja panen raya di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/25) kemarin.

"Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Karena jika serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/25).

Amran menambahkan bahwa pembelian gabah seharga Rp5.500/kg, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, dapat menyebabkan kerugian besar hingga Rp25 triliun akibat selisih harga Rp1.000/kg.

"Selisih Rp1.000 itu sangat signifikan karena target panen kita mencapai 25 juta ton. Artinya, petani bisa kehilangan pendapatan hingga Rp25 triliun. Kalau dalam empat bulan ini harga gabah di bawah HPP, dampaknya bisa sangat merugikan," kata Amran.

Selain itu, Amran juga menyebutkan bahwa anggaran sektor pangan yang dialokasikan negara untuk membantu petani dapat terbuang sia-sia. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya penyerapan gabah secara maksimal.

Amran juga mengingatkan Perum Bulog untuk berperan aktif dalam menyerap gabah dan beras petani secara maksimal. Menurutnya, pembelian sesuai dengan HPP merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran APBN yang mencapai sekitar Rp145 triliun akan sia-sia jika serapannya hanya Rp5.500. Karena itu, peran Bulog sangat strategis. Bulog harus bekerja keras untuk menyerap gabah petani, ini adalah perintah Presiden yang tidak bisa ditawar. Gabah harus diserap selama ada, dan tidak boleh di bawah Rp6.500," tegas Amran.

Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai bantuan dan fasilitas untuk mendukung sektor pertanian. Di antaranya adalah peningkatan volume pupuk hingga 9,5 juta ton, bantuan benih, serta normalisasi irigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Alhamdulillah, sekarang irigasi sudah selesai, traktor, benih, dan pengolahan tanah juga sudah beres. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah penyerapan gabah," tambahnya. (mtr/hm24)