Jakarta, MISTAR.ID
Para petani di Jawa Tengah (Jateng) menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mendorong penggunaan kemasan rokok polos tanpa merek tidak lagi berfungsi sebagai pengendalian produk tembakau, melainkan sebagai upaya untuk mematikan industri dan petani tembakau.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Wisnu Brata, mengkritik kebijakan zonasi penjualan dan iklan produk tembakau dalam PP 28/2024, serta kebijakan kemasan polos dalam RPMK.
“Kebijakan ini justru bertujuan untuk membunuh industri hasil tembakau dan ekosistem di dalamnya, termasuk petani,” ujarnya kepada awak media dilansir, Senin (21/10/24).
Wisnu menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, yang merupakan negara penghasil tembakau, berbeda dengan Australia yang menjadi rujukan Kementerian Kesehatan dalam pembuatan aturan ini. Menurutnya, negara-negara penghasil tembakau tidak menerapkan kebijakan serupa.
Baca Juga : Berpotensi PHK Massal Buruh Rokok, Ketua FSPMI: Jangan Biarkan Rokok Ilegal Menjamur
Dia mengungkapkan keheranan terhadap Kementerian Kesehatan yang merancang peraturan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan keberlangsungan nasib petani dan industri tembakau yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui cukai dan lapangan kerja.
Wisnu juga menyoroti bahwa saat ini, tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya yang mengalami penurunan harga. Dia menekankan perlunya perlindungan terhadap sektor perkebunan tembakau sebagai komoditas strategis nasional.
“Regulasi yang ada sekarang justru akan membunuh industri rokok, yang merupakan sektor yang selama ini menyerap tembakau petani,” ujarnya, menegaskan bahwa regulasi restriktif dalam PP 28/2024 dan RPMK akan menekan kesejahteraan petani. (mtr/hm24)
