Monday, July 20, 2026
home_banner_first
EKONOMI

Ancaman "Volatile Poverty" di Sumut, Pengamat: Lonjakan Harga Pangan Bisa Ubah Status Sosial dalam Sekejap

Mistar.idSelasa, 10 Februari 2026 pukul 16.14 WIB
ancaman_volatile_poverty_di_sumut_pengamat_lonjakan_harga_pangan_bisa_ubah_status_sosial_dalam_sekejap

Pengamat Ekonomi dari UISU, Gunawan Benjamin. (Foto: istimewa/mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID

Fluktuasi harga pangan bergejolak (volatile food) di Sumatera Utara (Sumut), terutama saat terjadi bencana, menciptakan fenomena kerentanan ekonomi baru yang disebut sebagai "Volatile Poverty" atau kemiskinan fluktuatif.

Kondisi ini membuat masyarakat yang berada di ambang garis kemiskinan dapat berubah status menjadi miskin dalam hitungan hari akibat lonjakan harga komoditas tertentu.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menjelaskan meskipun angka garis kemiskinan BPS sebesar Rp755.041 untuk perkotaan dan Rp671.746 untuk pedesaan menjadi acuan resmi, realitas di lapangan jauh lebih dinamis.

Pengeluaran masyarakat sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas seperti cabai merah, daging ayam, dan ikan segar yang harganya sering kali tidak stabil.

"Masyarakat yang pengeluaran perkapitanya berada di kisaran angka garis kemiskinan, pada dasarnya setiap hari bisa saja berubah status dari satu keadaan (miskin) ke keadaan lain (di atas garis kemiskinan). Saya menyebutnya kemiskinan fluktuatif atau volatile poverty," kata Gunawan, Selasa (10/2/2026).

Gunawan menyoroti bagaimana bencana alam dapat memperburuk kedalaman kemiskinan. Sebagai contoh, pada Desember lalu, harga cabai merah di Kota Medan sempat menyentuh Rp70.000 per kilogram (kg), namun di Kepulauan Nias harganya melonjak drastis hingga Rp200.000 per kg akibat gangguan logistik pascabencana.

Lompatan harga yang ekstrem ini memaksa masyarakat miskin untuk menggeser alokasi pengeluaran mereka secara mendadak. Hal ini sangat berisiko bagi daya beli mereka terhadap kebutuhan pokok lainnya.

"Akan ada banyak masyarakat yang pengeluarannya membengkak. Dan secara persentase nominal, pengeluaran tersebut bisa saja tidak lagi mengikuti kaidah BPS, karena untuk sementara waktu pengeluaran masyarakat bergeser ke komoditas lainnya akibat lompatan harga pangan tadi," ujarnya.

Berdasarkan data, beras memang cenderung stabil karena adanya intervensi pemerintah, namun porsinya yang besar dalam pengeluaran rumah tangga mempersempit ruang gerak masyarakat saat harga komoditas lain naik.

"Fenomena volatile poverty ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya berpatokan pada angka statistik tahunan, tetapi juga memperkuat mitigasi rantai pasok pangan, terutama di wilayah rawan bencana, guna mencegah masyarakat menengah-bawah jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam secara mendadak," ucapnya.



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN