Dairi, MISTAR.ID

Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antar Waktu (PAW) Desa Lae Nuaha, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Kamis (1/5/2025), sejumlah tahapan krusial belum tuntas. Salah satunya adalah penetapan nama-nama peserta musyawarah atau pemilik hak suara yang hingga kini belum diputuskan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lae Nuaha, Kasrim Munthe, mengakui keterlambatan tersebut saat dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dairi, Simon Toni Malau, dalam kunjungan monitoring ke sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) PAW Lae Nuaha, Senin (28/4/2025).

"Sampai sekarang belum ditetapkan. Kami masih merumuskan siapa saja yang memenuhi syarat sebagai perwakilan dari setiap dusun, mengacu pada peraturan yang berlaku," ujar Kasrim didampingi empat anggota BPD lainnya.

Ketika ditanya oleh media, Kasrim menyebut jumlah calon peserta musyawarah sekitar 70 orang, namun belum final. "Belum bisa dipastikan. Mungkin besok, mungkin Rabu lusa, kami belum bisa menjanjikan," ujarnya tanpa menyebutkan kendala utama keterlambatan tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya sedang berupaya bekerja sesuai kemampuan. Berdasarkan aturan, peserta musyawarah seharusnya berasal dari 11 unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok petani, perempuan, masyarakat miskin, pengrajin, nelayan, tokoh pendidikan, perlindungan anak, dan unsur lain sesuai kondisi lokal.

Namun, di Desa Lae Nuaha, BPD hanya mengakomodasi tujuh unsur karena tidak ada tokoh yang memenuhi kriteria pada empat kategori lainnya.

Sementara itu, Ketua P2KD PAW Lae Nuaha, Saban Kudadiri, mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa menunggu kepastian dari BPD dan Pemerintah Desa. "Kami sebenarnya berharap data peserta musyawarah segera rampung, agar tidak kewalahan menyebar undangan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pilkades PAW ini digelar guna menggantikan posisi Wahyu Daniel yang kini menjabat Wakil Bupati Dairi.

Di sisi lain, warga berinisial SN dan HS menyampaikan harapan agar P2KD tetap netral dalam seluruh proses pemilihan. "Kami berharap tidak ada keberpihakan, mengingat salah satu calon punya hubungan keluarga dengan pejabat tinggi di Dairi," ucap mereka.

Mereka menilai netralitas panitia dinilai penting agar pemilihan berjalan adil dan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. (manru/hm24)