Dairi, MISTAR.ID

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi menjadi sorotan setelah sejumlah proyek tanggap darurat yang mereka kelola disinyalir sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal ini terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemasangan bronjong penahan tanah di Desa Pegagan Julu IV dan Desa Pegagan Julu V, Kecamatan Sumbul, Dairi.

Seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan menyebutkan bahwa proyek tersebut dikerjakan langsung menggunakan alat berat dan bahan milik BPBD, yang dianggap melanggar aturan. "Alat berat milik BPBD bekerja di lokasi proyek. Bahkan, sempat ada keributan terkait kutipan biaya dan minyak alat berat yang harus disediakan warga sekitar," ujar sumber tersebut.

Warga juga menyoroti kualitas bahan kawat bronjong yang digunakan, diduga tidak sesuai spesifikasi karena bukan berbahan galvanis seperti yang seharusnya.

BPBD Dairi diketahui mengelola anggaran sebesar Rp8,9 miliar untuk tahun anggaran 2024, mencakup gaji ASN, THL, belanja modal, dan berbagai kegiatan. Kepala BPBD Dairi, Hotmaida Dina Uli Butarbutar, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai prosedur.

Ia menjelaskan bahwa proyek fisik tanggap darurat tahun 2024 hanya mencakup dua paket pertama Pemasangan bronjong di Desa Pegagan Julu IV senilai Rp181 juta yang dikerjakan oleh penyedia berinisial CV.TC. Lalu, kedua Pemasangan bronjong di Desa Pegagan Julu V senilai Rp 164,8 juta yang dikerjakan oleh CV.A.

Namun, tudingan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran, seperti biaya pemeliharaan kendaraan, alat berat, pengadaan bahan bakar, serta dokumen, terus mencuat.

Oknum pemerhati V. Berutu, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran BPBD Dairi. "Pengelolaan anggaran Rp8,9 miliar di BPBD Dairi penuh tanda tanya. Diduga pengelolaan keuangannya yang janggal dan diduga sarat korupsi," ujarnya.

Ia juga menyoroti dugaan adanya proyek fiktif dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam proyek tanggap darurat, termasuk penggunaan alat berat dan bahan yang meragukan.

''Contohnya proyek pekerjaan fisik tanggap darurat diduga tidak sesuai spek juga disebut ada 3 paket dengan biaya Rp600 jutaan. Biaya belanja pemeliharaan kendaraan, alat berat serta pengadaan BBM dan komponen lainnya seperti dokumen sangat dipertanyakan. Maka supaya tidak hanya menduga dan dugaan, APH baik itu dari Kepolisian atau Kejaksaan agar mengusut tuntas pengelolaan anggaran di BPBD Dairi guna menghindari terjadinya praktik korupsi," pungkasnya. (manru/hm25)