Jakarta / Mistar
Jika anggota Polri tidak mengikuti aturan sebagai upaya memperbaiki institus, maka akan dipecat. Demikian ditegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Listo kembali mengultimatum jajarannya yang tidak mau ikut memperbaiki kondisi internal Korps Bhayangkara. Listyo mengaku, tidak akan segan-segan memecat anggotanya yang tidak bisa mengikuti komitmen reformasi internal Polri.
“Yang tidak bisa mengikuti komitmen, kami potong. Itu proses tegas. Dan ini komitmen kita untuk masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (21/2/23).
Baca Juga:Polda Sumut Siap Jalani Instruksi Kapolri Turunkan Angka Stunting
Listyo tidak menampik terdapat sejumlah anggota bermasalah dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi turun. Jenderal bintang empat itu mengatakan sanksi pemecatan anggota yang tidak mengikuti aturan sebagai upaya memperbaki institusi.
“Tentunya ini komitmen kami dari kemarin bahwa upaya kita untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi instrumental, dari struktural dan kultural, tentunya terus kita lakukan,” katanya.
Namun, Listyo menyebut upaya perbaikan tersebut tak mudah mengingat terdapat 450.000 personel kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga:Bentrokan PT GNI Morowali, Kapolri: 17 Orang Ditetapkan Tersangka
Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu terus mendorong seluruh anggota untuk terus berprestasi dengan menerapkan sistem reward and punishment.
“Saya kira itu langkah kita. Jadi 450 ribu personel kita, memang jumlah cukup besar, tapi upaya kami untuk terus mengurangi potensi pelanggaran dan tentunya kita dorong anggota untuk terus melakukan prestasi-prestasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera membenahi perilaku anggota Korps Bhayangkara yang bermasalah.
Baca Juga:Kapolri Tegaskan tak Ada Pemaksaan Gunakan Atribut Natal
Ma’ruf mengingatkan seluruh tindakan yang dilakukan Polri diawasi oleh masyarakat. Ia menilai perbuatan yang melalukan oleh anggota Polri akan dapat membuat resah masyarakat.
“Kita semua menyadari, setiap skandal yang timbul dari tubuh institusi kepolisian di negara manapun, pasti akan memicu keresahan, protes, bahkan agitasi publik,” ujarnya.(cnn/hm10)
