Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas berkunjung ke Ibu Kota Nusantara memastikan kemajuan pembangunan berjalan dengan semestinya.
“Progres pembangunan (Kota Nusantara) berjalan baik dan bagus. Sehingga diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk memindahkan ibu kota dan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri pada tahap awal tahun 2024 nanti,” ujarnya, Sabtu (10/6/23)..
Menteri mendesak agar pembangunan Mal Pelayanan Publik Kota Nusantara dikejar secara luas juga. Menurutnya hal itu perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kemenpan RB secara konsisten mendorong dan membantu agar pelayanan publik lebih mudah diakses, efektif, dan efisien, dengan integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.
Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Nusantara Sebelum 16 Agustus 2024
Menkeu mengatakan, integrasi layanan melalui digitalisasi menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Kota Nusantara akan menjadi contoh bagaimana semua layanan di digitalisasikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sesuai rencana pemerintah, Kota Nusantara akan memiliki pusat olahraga, penghijauan, apartemen, kolam, dan fasilitas lain selain sekolah dan rumah sakit.
Apalagi, pemerintah telah merencanakan secara komprehensif tentang penempatan PNS, ungkap Menkeu. Sebanyak 16.990 orang, terdiri dari 11.274 PNS dari 40 kementerian dan lembaga serta 5.716 personel TNI dan Polri, akan direlokasi ke Kota Nusantara pada tahap awal tahun 2024, jelasnya.
Baca juga: Wah! Ada Tol Bawah Laut yang Nyambung ke Ibu Kota Nusantara
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otoritas Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan, progres pembangunan kota sudah mencapai 29,27 persen.
Bolodadi mengatakan proses tersebut terdiri dari empat tahap: persiapan, pengembangan, relokasi, dan tata kelola.
“Pemerintahan tahun depan dan setelah ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dituangkan dalam Keputusan Presiden. Untuk hari ini, kami merumuskan gagasan tentang pembagian wilayah untuk pemerintah serta menjabarkan peningkatan peran kewenangan, ” jelas Bolodadi.
Dia juga mendorong untuk mengejar pembangunan Mal Layanan Publik dan meminta pemerintah untuk menanggapi kebutuhan publik terkait layanan publik. (antara/hm17)
