Medan, MISTAR.ID
Guna menyempurnakan program yang di tahun 2023 dan 2024, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah di Hotel Grand Inna Jalan Balai Kota, Kecamatan Medan Barat, Rabu (1/3/23).
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan Sat Lantas Polrestabes Medan, Dishub Sumut, Jasa Raharja, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) II Sumut dan PT KAI Divre I Sumut.
Membuka kegiatan itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Suriono mengatakan, bahwa ditargetkan pada tahun 2023 pemabngunan akan terjadi di Kota Medan dan berimbas pada kemacetan.
Baca juga:Bermanfaat untuk Masyarakat, Dewan Apresiasi Program Mudik Gratis Dishub Medan
“Sesuai instruksi Bapak Presiden dan diteruskan Wali Kota, Kota Medan akan sangat macet pada tahun 2023 karena banyaknya pembangunan. Tentu ini akan menjadi catatan bagi Dishub Medan,” ucap mantan Kadis Pariwisata Kota Medan itu.
Sementara Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar mengatakan, segala bentuk permasalahan yang ada di Kota Medan tidak terlepas dari peran Dishub Medan.
“Semua permasalahan baik persoalan infrastruktur, kesehatan dan pelayanan publik lainnya akan berjalan lancar jika transportasi juga lancar. Oleh sebab itu semua berkaitan dengan Dishub Medan,” ucapnya.
Untuk itu, kata Benny, Bappeda siap mendukung Dishub Medan dalam menjalankan programnya, termasuk penambahan anggaran dalam programnya.
“Berulang kali Pak Wali Kota berpesan agar seluruh OPD bekerja cepat dan efisien. Dengan kegiatan ini, kita semua berharap apa yang direncanakan Dishub Medan bisa berjalan dengan baik demi kemajuan Kota Medan,” jelasnya.
Lanjut Benny, Forum OPD lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan RKPD.
“Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan, menggunakan system bawah atas (Bottom-up Planning), berdasarkan demokrasi dan desentralisasi. Hal ini juga sesuai dengan keputusan Permendagri No 86 Tahun 2017 yang menerangkan agar penyampaian usulan dilakukan setelah Musrenbang tingkat Kecamatan,” pungkasnya.
Sedangkan Kadishub Iswar Lubis S.SiT MT didampingi Sekdishub Suriono MT (moderator) dalam paparannya mengatakan, bahwa didalam GBHN itu diterangkan bahwa transportasi itu merupakan urat nadi suatu daerah.
“Transportasi itu aspek yang dinamis dan sangat cepat berkembang. Untuk itu, kami terus berinovasi untuk kenyamanan dan kesempurnaan program di tahun 2024,” katanya.
Terlebih, sambung Iswar, saat ini anggaran yang disalurkan ke Dishub Kota Medan sekitar 500 Miliar. Untuk itu, diharapkan Forum OPD ini harus lebih bermanfaat bagi semua lapisan.
Baca juga:Dishub Medan Butuh 15 Mobil Tangga Tangani Lampu Penerangan Jalan
“Kita harus optimis, bahwa kemacetan yang selama ini terjadi akan teratasi. Asalkan semua lini terkait berkoordinasi dengan baik,” tuturnya.
Iswar menegaskan, ketika pembangunan Kota Medan selesai, bukan berarti masalah kemacetan selesai. Sebab, volume kendaraan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
“30 sampai 40 persen kendaraan yang melintas bukan hanya milik warga Kota Medan saja, melainkan kendaraan milik masyarakat Sumatera Utara. Maka dari itu, kedepannya kesadaran masyarakat menggunakan angkutan umum harus meningkat, sehingga arus lalu lintas di Kota Medan benar-benar terkendali,” pungkasnya. (rahmad/hm06)
