Medan, MISTAR.ID
Belum lama ini, Korlantas Porli mengusulkan pajak progresif kendaraan bermotor segera dihapuskan. Hal ini pun mendapat dukungan dari Polda Sumatera Utara.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mendukung Korlantas Polri dalam usulannya untuk menghapus pajak progresif kendaraan. Menurut dia, setia perencanaan memiliki regulasi yang tepat tidak salah dapat dukungan.
“Ya kalau regulasinya ada, siapapun mendukung,” sebut Hadi, Rabu (31/8/22).
Sebelumnya, Korlantas Polri mengusulkan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB 2) atau BBN kendaraan bekas dihapus.
Baca Juga:Punya Penghasilan Sampingan, Karyawan Kena Pajak
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, alasan pihaknya mengusulkan untuk menghapus pajak progresif dan BBN kendaraan bekas adalah untuk membuat masyarakat tertib membayar pajak kendaraan.
“Kami usulkan agar balik nama ini dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Yusri dalam keterangannya seperti dikutip Humas Polri.
Yusri mengungkapkan, berdasarkan data yang diperolehnya, salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan.
Baca Juga:Ini Penjelasan Singkatan di STNK
Sebab, ada bea balik nama kendaraan yang harus dibayar dan biayanya dinilai mahal. Karenanya, Pemda juga kehilangan pendapatan.
Sementara, untuk usulan penghapusan pajak progresif, Yusri menyebut banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain untuk data kendarannya. Mereka menggunakan nama orang lain untuk menghindari pajak progresif.(saut/hm10)
