Medan, MISTAR.ID
Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung lanju inflasi di Sumut.
Penghitungan ini, kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, harus dilakukan guna mengantisipasi melonjaknya inflasi atau sebaliknya deflasi akibat dari kenaikan harga BBM.
“Ini harus dikaji oleh BI, BPS, duduk dengan Biro Keuangan Sumut. Ini yang harus disampaikan. Sehingga keputusan ini, semua bisa terselesaikan,” kata Edy, Minggu (18/9/22).
Baca Juga:Gubsu Berupaya Pulihkan Ekonomi Sumut
Dia mengatakan bila tidak dilakukan penghitungan untuk dilakukan antisipasi dan persiapan langkah-langkah, ditakutkan laju inflasi terus naik, tidak terkendali dengan baik. Sehingga sangat berdampak dengan masyarakat sendiri dengan daya beli menurun akibat kenaikan harga BBM.
“Kalau ini tidak kita tangani dengan baik, inflasi kita bisa sampai 6 hingga 8 persen,” tutur mantan Ketua Umum PSSI itu.
Mantan Pangkostrad itu menjelaskan, penghitungan dampak kenaikan harga BBM dikaji hingga tiga bulan ke depan. Sehingga, setiap bulan diketahui apa langkah-langkah harus dilakukan Pemprov Sumut untuk mengendalikan inflasi dan termasuk lonjakan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga:Soal Kenaikan Harga BBM Non Subsidi, Gubsu Edy Rahmayadi Sebut Pertamina Cari Momen
“Bukan sekarang (dampak kenaikan harga BBM), kalau sekarang pasti, ini yang perlu saya sampaikan. Dampak dari kenaikan ini ada 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena bersangkutan dengan masa tanam. Kalau sekarang sudah ditanam. Desember nanti panen, tapi berikutnya akan menjadi persoalan,” jelasnya.
Gubsu menyebutkan pertanian di Sumut untuk memasok kebutuhan pokok masyarakat akan terimbas dan terpengaruhi dengan kenaikan harga BBM. Sehingga harga jual pertanian akan meningkat. Ia mempertanyakan apa harga jual tersebut akan menguntungkan petani.
“Bibit dan kegiatan kegiatan lain, dengan naiknya harga bahan bakar, pasti transportasi itu membutuhkan biaya tambahan. Jadi yang ditanya akan datang, inikan harus menyesuaikan, ini yang harus kita komunikasikan. Sehingga perlu dikaji lagi,” sebut Edy.
Baca Juga:Demo DPRD Sumut, Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM, PPN dan Sembako
Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu kemudian menjelaskan apa yang dilakukan pihaknya bersama BI dan BPS. Untuk melihat kenaikan harga kebutuhan pokok dengan daya beli masyarakat, usai kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Bukan hanya kasihan, ini bukan soal kasihan atau gak kasihan. Ini harus dilakukan secara profesional. Kalau rakyat ini, kan tak tahu. Akibat dampaknya (kenaikan harga BBM). Ini yang mengharuskan kita mencari orang yang profesional bekerja tentang keuangan ini, mengatur uang tak bisa, akan menjadi repot semua,” tukasnya. (anita/hm14)
