Medan, MISTAR.ID
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar membangun Mall Pelayanan Publik. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik dengan mudah.
“Melihat kondisi Kota Medan yang memang kantor instansi teknisnya sangat berjauhan, sudah saatnya memiliki Mall Pelayanan Publik,” ucap Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar, Kamis (16/3/23).
Ia menjelaskan, esensi dari Mall Pelayanan Publik yaitu mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu tempat. Untuk Sumut sendiri masih ada tiga daerah yang memiliki Mall Pelayanan Publik yakni, Kota Tebing Tinggi, Pemkab Asahan dan Humbang Hasundutan yang rencananya akan di launching Mei 2023 mendatang.
Baca Juga:Gubernur Edy Resmikan Mall Pelayanan Publik Asahan
“Jadi dengan kondisi seperti itu, maka layanan akan semakin mudah dan masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan publiknya. Jadi di Mall Pelayanan Publik itu nanti ada bank dan unit-unit layanan, misalnya ada dukcapil dan sebagainya, bahkan instansi vertikal misalnya,” terangnya.
Dikatakannya, Ombudsman meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution agar menginisiasi pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kota Medan.
“Saya kira Kota Medan sudah saatnya memiliki Mall Pelayanan Publik. Sehingga kemudian dapat memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik. Karena itulah kemudian kita dorong Pemko Medan kepada pak wali kota segera menginisiasi atau merancang pembangunannya,” ucapnya.
Baca Juga:Ombudsman Apresiasi Mall Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi
Berdasarkan catatan Ombudsman, data tahun 2022 pada penilaian kepatuhan layanan publik, Pemko Medan meraih 81,43 persen dengan predikat zona hijau.
Namun dengan dibentuknya Mall Pelayanan Publik ini tentunya lebih memudahkan masyarakat mengakses dan menikmati pelayanan publik yang baik.
“Dikonseplah dengan baik, dengan berbagai model ya, kalau di beberapa daerah saya lihat itu ada macam konsepnya, ada misalnya konsep cafe, itu salahnya satunya dan macam-macamlah,” bebernya.(bany/hm10)
