Medan, MISTAR.ID
Wali Kota Medan Bobby Nasution melantik 74 pejabat yang didominasi para lurah di Balai Kota, Jumat (13/1/23). Bobby meminta para pejabat Eselon IV itu untuk memahami masyarakat untuk mendukung lima program prioritas Pemko Medan.
“Jika tidak ada partisipasi masyarakat, tingkat keberhasilan Pemko Medan akan sangat rendah. Oleh karenanya saya meminta agar lurah yang baru dilantik dapat mensosialisasikannya, sehingga partisipasi masyarakat mendukungnya lebih besar lagi,” kata Bobby dan mengingatkan para lurah untuk hafal dan mengerjakan lima program prioritas Pemko Medan.
Baca juga: Menpora Tinjau Pembangunan Venue F1 Superboat Danau Toba
“Lurah bukan wajib menempel banner atas spanduk lima program prioritas di jalan, tapi hafal dan mengerjakannya. Jangan sampai masyarakat yang berada di samping kantor lurah tidak tahu apa lima program prioritas Pemko Medan itu,” pesannya dan meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Perhatikan potensi di wilayahnya masing-masing. Jangan cuek dan diam saja, seperti potensi ekonomi dan pariwisata. Gali potensi yang dimiliki sehingga berguna hasil dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Begitu juga dengan aset daerah, silahkan kolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan,” sebutnya.
Bobby juga menegaskan kepada para pejabat yang dilantik agar tidak ada lagi pungutan liar (pungli), korupsi dan melakukan pemotongan uang para bawahan. Sebab, kondisi ekonomi para bawahan tentunya di bawah pejabat.
Baca juga: Dana Kelurahan di Tanjungbalai Rp11 Milar
“Seharusnya mereka (bawahan) kita beri uang, bukan uang mereka yang dipotong. Di beberapa tempat atau wilayah masih terjadi seperti ini. Jika ini masih terjadi lagi, langsung dicopot. Sudah dua tahun ini selalu saya ingatkan. Tidak hanya dicopot, tapi kita laporkan juga karena ada tindak pidana karena menyangkut uang,” tegasnya.
Bobby Nasution juga berpesan kepada seluruh lurah untuk memaksimalkan penggunaan dana kelurahan karena selama ini penggunaannya selama ini belum optimal.
“Penggunaan dana kelurahan masih ada yang di bawah 70 persen, saya minta itu dioptimalkan lagi. Jangan takut menggunakannya, takut itu jika ada niat buruk maupun tindakan pidana di dalamnya,” pungkasnya. (rahmad/hm09)
