Medan, MISTAR.ID
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara Ilyas S Sitorus menegaskan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak pernah memerintahkan ajudan atau siapa pun untuk meminta uang kepada pimpinan OPD, BUMD termasuk direksi Bank Sumut.
Ilyas lebih lanjut mengatakan, Gubsu memiliki biaya operasional sendiri yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Dana tersebut adalah Biaya Penunjang Operasional (BPO) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana ini dialokasikan setiap tahun di dalam APBD Provinsi Sumut.
Isu uang setoran, ditegaskan Ilyas, tidak benar. Karena Sumut saat ini tengah berbenah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, dijelaskannya, tengah gencar melakukan upaya pencegahan korupsi dan langsung mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Baca Juga:Copot Ajudannya, Ini Penjelasan Edy Rahmayadi
Terkait adanya isu oknum ajudan gubernur yang diduga meminta uang setoran kepada Direksi Bank Sumut dan OPD, Ilyas kembali menegaskan bahwa Inspektorat Provinsi sudah melakukan pembinaan dan yang bersangkutan sudah dimutasikan.
Ilyas menyebutkan bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukan lagi ajudan gubernur sejak tahun 2021.
“Sejak tahun 2021 yang bersangkutan tidak lagi menjadi ajudan, sejak saat itu menjadi salah satu pejabat eselon IV di salah satu biro,” ujar Ilyas, Rabu (25/1/23).
Baca Juga:Ajudan Wakil Gubsu Sembuh dari Positif Covid-19
Terkait penonaktifan Rahmat Fadilah Pohan sebagai Dirut Bank Sumut, Ilyas menuturkan hal itu murni karena evaluasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut selaku pemegang saham mayoritas.
“Penonaktifan mantan Dirut Bank Sumut itu murni evaluasi Pemprov Sumut. Sedangkan pemberhentian permanen telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada Jumat pekan lalu,” ungkapnya. (anita/hm14)
