Medan, MISTAR.ID
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan sampaikan sejumlah usulan dan kritikan kepada Pemko Medan terkait peningkatan kenyamanan dan pembangunan di Kota Medan.
Usulan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir pengesahan APBD TA 2023 di gedung DPRD Medan, Selasa (22/11/22).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, T Bahrumsyah dan para anggota dewan.
Baca Juga:Harga Minyak Goreng dan Gula Mulai Merangkak Naik Jelang Nataru
Hadir juga Sekwan DPRD Medan M Ali Sipahutar, Plt Kabag Persidangan Andreas Willy Simanjuntak. Sedangkan dari Pemko Medan dihadiri Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution dan para pimpinan OPD Pemko Medan serta perwakilan Fokompinda Kota Medan.
Pada kesempatan itu, Robi Barus meminta Pemko Medan untuk meningkatkan pengamanan melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian dan unsur Forkopimda guna terciptanya kenyamanan ditengah masyarakat, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.
“Diharapkan situasi tersebut menjadi perhatian serius Wali Kota Medan dan seluruh jajaran mengingat tingkat kriminalitas akhir-akhir ini meningkat. Seperti kasus penjambretan dan begal, pencurian sepeda motor serta perjudian online meningkat di Kota Medan maka perlu disikapi,” kata Robi.
Robi Barus juga menyoroti banjir yang terjadi beberapa hari belakangan. Ketua Fraksi DPRD Medan ini meminta Pemko Medan agar melakukan perbaikan jaringan aliran sungai melalui normalisasi dan pengerukan.
“Kami mendorong Pemko Medan supaya mendesak Pemerintah Provinsi Sumut melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempercepat pelaksanaan normalisasi dan pengorekan atas sungai-sungai yang ada di Kota Medan,” kata Robi.
Sedangkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kota Medan, Robi Barus mendesak Dinas Pendidikan tetap memprioritaskan kesejahteraan guru, baik itu guru PNS maupun non PNS.
“Oleh karenanya anggaran sebesar Rp195,5 miliar lebih untuk kegiatan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan anggaran sebesar Rp5,8 miliar lebih untuk tambahan penghasilan (tamsil) guru supaya disalurkan secara benar, merata dan tepat waktu serta tidak dilakukan pemotongan oleh pejabat terkait,” tegas Ketua Komisi I DPRD Medan ini.
Baca Juga:Persiapan Angkutan Arus Mudik Jelang Nataru di Siantar, Ini Kata Dishub
Dalam usulannya, Robi juga mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan mensosialisakan hasil Pokir (Pokok Pikiran) yang ditampung saat reses masing-masing anggota DPRD Kota Medan supaya dapat diakomodasi dan direalisasikan sepenuhnya.
Selanjutnya, Fraksi PDIP juga mengapresiasi kebijakan Pemko Medan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp179,8 miliar lebih untuk belanja iuran jaminan/asuransi atau untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Dari informasi dan keluhan masyarakat yang kami terima, masih banyak warga Kota Medan dari keluarga tidak mampu belum tertampung sebagai peserta BPJS PBI yang dimaksud. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Untuk itu kami minta sosialisasi terkait hal ini dapat semakin ditingkatkan, agar warga Kota Medan yang benar-benar keluarga kurang mampu dapat tercover sebagai peserta BPJS PBI. Dengan demikian, diharapkan program Universal Health Coverage (UHC) dapat efektif dilaksanakan tahun 2023 di Kota Medan,” sebutnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mendorong Dinas PU agar alokasi anggaran Rp722,5 miliar lebih untuk program penyelenggaraan jalan dan anggaran sebesar Rp582,3 miliar lebih untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dapat direalisasikan seluruhnya berdasarkan skala prioritas.
“Fraksi PDIP DPRD Medan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Medan Tahun 2023 ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan rincian, Pendapatan Daerah Rp7.271.065.208.056 dan Belanja Daerah Rp7.868.865.208.056. Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp597.800.000.000,” pungkas Robi. (rahmad/hm12)
