MISTAR.ID Tidak mudah untuk menjadi seorang pejabat publik, apalagi bagi seorang perempuan. Tidak saja dituntut sebuah kecerdasan, kepiawaian dalam berbicara, pemahaman tentang jabatan yang diemban, tetapi juga dituntut untuk mampu melakukan lobi-lobi, termasuk lobi politik untuk mendapatkan jabatan tersebut. Apalagi, jabatan publik harus mendapat restu dan pilihan dari anggota DPRD.
Ramdeswati pohan mengisahkan perjalanannya sebagai pejabat publik, sebagai anggota komisioner di Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara. Selama 2 priode ia mendapat kepercayaan tersebut untuk meluruskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi.
Berlatarbelakang sebagai jurnalis televisi dan pernah menjabat sebagai ketua di organisasi Forum Jurnalis Perempuan, Ramdeswati kini dipercaya sebagai Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi.
Dalam perjalanannya mendapatkan posisi sebagai komisioner KIP Sumut, selalu saja pada hasil seleksi Ramdeswati mendapat posisi cadangan, atau nomor 6 dari 5 anggota komisioner.
“Tapi ada kehendak yang tidak bisa dilawan, kehendak yang mahakuasa,” ujar Ramdeswati menanggapi kesempatannya terpilih sebagai komisioner KIP Sumut. Akhirnya, Ramdeswati menggantikan posisi komisioner yang telah meninggal dunia. Pada periode berikutnya, di periode 2016-2020, kembali lagi, Ramdeswati yang mengikuti seleksi anggota KIP Sumut mendapat rangking 6. Dan pada tahun 2017, Ramdeswati kembali menggantikan anggota komisioner yang meninggal dunia.
“Pak Zaki Abdullah meninggal dunia, dan jadilah saya menggantikan kedudukan beliau,” ujar Ramdeswati. “Saya percaya, rezeki tidak akan tertukar, termasuk rezeki jabatan.”
Ramdeswati yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke 50 tanggal 12 Desember lalu ini, punya perjalanan pendidikan yang luar biasa gigih. Kehidupan keluarga yang saat itu terbilang kurang memadai, karena sudah ditinggal ayah ibu sejak kecil, tidak membuatnya surut untuk belajar. Hingga kuliah, ia membiayai pendidikannya sendiri di kota Medan. Ia bahkan tidak gengsi untuk menumpang tinggal dengan sahabatnya.
“Hidup memang harus diperjuangkan, namun jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan. Karena suatu saat kebaikan itu akan menolong kita dalam bentuk yang luar biasa tidak kita pahami sebelumnya,” ujar Ramdeswati.
Saat ini, perjuangannya adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi dengan baik. Karena menurutnya saat ini banyak pejabat daerah, dan Organisasi Perangkat daerah(OPD) hingga Kepala desa belum memahami UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. sebanyak 70 Persen mereka tidak paham dengan UU tersebut.(Rika/*)
