5.5 C
New York
Friday, April 26, 2024

Warga 3 Desa di Asahan Demo Tolak Pelantikan Kades

Asahan, MISTAR.ID

Ratusan warga dari tiga desa di Kabupaten Asahan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati menolak pelantikan kepala desa, Senin (7/11/22).

Hal itu dilakukan karena mereka menilai hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) masih adanya kecurangan. Tiga warga desa ini berasal dari Desa Bagan Asahan, Sei Lunang dan Sei Paham.

“Untuk apa adanya Pilkades kalau hasil pemilihannya penuh dengan kecurangan. Kami tidak mengakui adanya kepala desa ini, batalkan pelantikan,” kata Khairul Sukri Harahap salah seorang orator masa aksi menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga:Forkopimda Asahan Tinjau Kesiapan TPS Jelang Pilkades

Sebelumnya sebanyak 89 desa menggelar Pilkades serentak pada tanggal 7 September lalu. Ada 3 desa di antaranya yang melayangkan gugatan sengketa namun keputusan tim panitia sengketa tetap mengesahkan hasil perhitungan Pilkades.

Dalam tuntutannya, massa meminta pelantikan Kades yang proses pemilihannya bermasalah itu ditunda. Namun di tempat yang sama, proses pelantikan 89 kepala desa terpilih tersebut tetap dilanjutkan di Gedung Serbaguna Kisaran.

Di luar pagar kantor, masyarakat masih bersikeras untuk meminta bertemu dengan Bupati Asahan dikawal dengan aparat kepolisian. Aksi demonstrasi ini dilakukan warga, bukan pertama kalinya.

Baca Juga:89 Kades Terpilih Hasil Pilkades Serentak Asahan Dilantik

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin yang menerima perwakilan masyarakat mengatakan pihaknya akan tetap melakukan proses tahapan Kades terpilih sebab sudah melalui mekanisme yang ada.

“Saya memaklumi kekecewaan masyarakat. Namun panitia Pilkades sudah menyelesaikan seluruh tahapannya sebagaimana peraturan yang ada. Jika memang masih keberatan, masih ada langkah melalui PTUN, silakan ditempuh jalur tersebut,” ujarnya.

Jika proses melalui PTUN sudah dilalui, lanjut Taufik, maka pemerintah daerah siap menerima apapun hasil dari keputusan tersebut.

“Kalau sudah ada keputusan dari PTUN maka pemerintah daerah akan patuh dan taat,” kata dia. (perdana/hm14)

Related Articles

Latest Articles