Medan, MISTAR.ID
Pemerintah secara resmi melarang TikTok Shop melakukan transaksi jual beli, beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan lantaran TikTok Shop dianggap melumpuhkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Pelarangan tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut).
Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat, akan tetap harus menyiapkan solusi alternatif bagi pelaku usaha TikTok Shop.
Baca juga :Â TikTok Hormati Hukum di Indonesia Terkait Jualan di Medsos
“Regulasi larangan TikTok Shop oleh pemerintah dimaknai hal yang positif, melindungi bisnis lokal, dan menghindari hal negatif berupa pengambilan data yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucap Sunarji Harahap saat dikonfirmasi Mistar lewat seluler, Minggu (1/10/23).
Dikatakan Sunarji, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus dapat memberikan edukasi kepada para pelaku usaha yang berjualan lewat TikTok Shop.
“Tentunya pemerintah harus menyiapkan alternatif-alternatif lain seperti edukasi kepada penjual, bagaimana pola pendampingan bisnis lokal dan melakukan evaluasi terkait keberadaan UMKM hingga pusat-pusat perbelanjaan agar melakukan kreativitas dan inovasi seiring dengan kemajuan digitalisasi saat ini,” sebutnya.
Baca juga :Â Menilik Masa Depan TikTok Pasca Tak Diperbolehkan Berjualan Online
Dijelaskan Sunarji, alternatif tersebut disiapkan karena para pelaku bisnis digital akan terus berkembang secara pesat.
Oleh karena itu, menurut Sunarji, pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dari semakin berkembangannya dunia digitalisi tersebut.
“Karena para pelaku bisnis wajib memahami integrasi platform digital akan terus berkembang dan tidak akan sanggup dibendung seiring perkembangan di tengah pesatnya arus media sosial kedepannya,” tandasnya. (deddy/hm18)
