Pakpak Bharat, MISTAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat kembali raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung Auditorium kantor BPK Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Jumat (12/5/23).
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2022 diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provsu, Eydu Oktain Panjaitan kepada Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat, Hotma Ramles Tumangger.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.
Baca Juga: Sosialisasi ke Pakpak Bharat, Berikut Poin yang Perlu Diketahui Peserta PPDB
Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.
Hotma Ramles Tumangger mengucapkan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Kami sangat mengapresiasi tim yang sudah bekerja keras dan kami akan mempelajari, serta mencermati secara seksama atas temuan dan rekomendasi untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan,” kata Hotma Ramles Tumangger.
Bupati Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan hal senada. Bupati menyatakan Pemkab terus berkomitmen melakukan perubahan dan perbaikan serta akan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi BPK secara optimal.
Baca Juga: Disdukcapil Pakpak Bharat Jalin Kerjasama dengan GKPPD Dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan
“Kami bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan ini dimana hasil pemeriksan ini merupakan bahan untuk intropeksi Pemkab Pakpak Bharat dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan memberi motivasi agar lebih meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Franc Bernhard Tumanggor. (sampang)
