Simalungun | MISTAR.ID – Keterlambatan pengelolaan dana desa (DD) tahun 2019 sepertinya terjadi di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Simalungun. Seperti proyek parit pasangan di Huta II, Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar, hingga Pebruari 2020 ini masih terlihat dikerjakan.
Menyikapi persoalan tersebut, Lembaga Lingkar Rumah Rakyat Indonesia (LRRI) bertekad untuk melayangkan surat untuk mempertanyakannya kepada Pangulu Nagori Bandar Rejo.
Hal tersebut ditegaskan Direktur LRRI, J.Sinaga saat ditemui wartawan di kantornya Jalan Sandang Pangan Ujung, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (16/2/20) sekira pukul 17.00 Wib.
Menurut J.Sinaga, mengenai keterlambatan penyelesaian proyek DD tahun 2019 itu harus bersama-sama disikapi, karena tujuan dari pemerintah pusat mengucurkan DD yang jumlahnya tidak sedikut tak lain untuk mempercepat pembangunan di seluruh pedesaan.
LRRI katanya, ingin mengetahui penyebab keterlambatan penyelesaian proyek yang didanai DD itu. Selain itu, juga ingin mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan DD tahun 2019, apakah dilaporkan sudah selesai 100 persen atau belum. Persoalan ini katanya harus transparan.
Apabila nanti ada ditemukan di lapangan ada dugaan unsur penyimpangan yang dilakukan Pangulu misalnya, maka LRRI tidak akan segan-segan melaporkannya kepada aparat penegak hukum, agar diproses sesuai aturan yang berlaku, sekaligus jadi pembelajaran agar tidak terulang lagi.
”Dengan adanya persoalan ini, kita selaku lembaga agak heran juga, padahal dalam proses pengunaan dana desa tahun 2019 masih diawasi oleh TP4D kejaksaan,” ujarnya.
Hal lain yang dipertanyakan, kenapa katanya pengucuran DD dilakukan Pemkab Simalungun sudah di akhir tahun, sementara dibandingkan dengan daerah lain, kata dia pengucurannya bisa lebih cepat.
Menanggapi ini, anggota Komisi I DPRD Simalungun Bonauli Rajagukguk SH dikonfirmasi melalui telepon selurernya, Sabtu (16/2/20) tentang keterlambatan pengerjaan peroyek DD tahun 2019 di Nagori Bandar Rejo, tidak membantah, bahwa penyaluran tahap pencairan DD dari Pemkab Simalungun ke rekening Nagori mengalami keterlambatan, dan dikucurkan di penghujung tahun.
Tak heran kata dia, karena keterlambatan itu mengakibatkan pengerjaan proyek yang didanai DD 2019 masih ada yang dikerjakan hingga Pebruari 2020 ini.
Menyikapi hal tersebut, Bonauli berjanji akan segera mempertanyakan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (DPMN) Kabupaten Simalungu agar DPRD mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kendala, khususnya di Nagori Bandar Rejo.
Penulis: Syahroni
Editor: Herman
