Simalungun, MISTAR.ID
Ibukota Kabupaten Simalungun, Raya, seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Selama masa jabatannya, Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) jarang tinggal di rumah dinas bupati yang terletak di komplek perkantoran Pemkab Simalungun. Hal ini dinilai berdampak signifikan terhadap perekonomian di daerah tersebut.
Jhon Dalton Saragih, seorang tokoh pemuda yang tinggal di Raya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi ini. Menurutnya, jika RHS menetap di Pematang Raya, dampak positif terhadap perekonomian setempat akan terasa.
“Berandai-andai lah kita, kalau bupati tinggal di sini (Raya), pejabat dan jajarannya di lingkup Pemkab Simalungun juga akan tinggal di sini. Secara otomatis, perekonomian sehari-hari akan lebih bergeliat, beli sayurnya pasti di sini,” ujar Dalton dengan nada prihatin.
Saat ini, banyak pejabat di Simalungun yang mengabaikan potensi ekonomi di Raya. Dalton bilang, bupati yang menjabat saat ini tidak ada memikirkan peningkatan ekonomi di daerah Raya sebagai Ibukota.
Baca juga:Â Bursa Balon Bupati Simalungun: Radiapoh Hasiholan Sinaga Dinilai Belum Ada Tandingannya
“Pulang dari kantor, (pegawai) belanja ke pajak horas. Uang dari Simalungun dibawa ke Siantar. Belum lagi yang kerja tahunan, proyek, habis proyek cabut semua. Ini ibukota. Sebagai ibukota, mana geliatnya?” kritiknya dengan tajam saat ditemui di sebuah warung di Raya, Selasa (21/5/24) sore.
Dalton juga mempertanyakan kehadiran 2000 pegawai yang terdaftar di pemerintahan. “Hanya dua bus pemkab, kita perkirakan masing-masing berisi 50 pegawai, kemudian ada beberapa yang mendapat fasilitas mobil dinas. Pertanyaannya, kalau setiap hari ada 2.000 pegawai yang hadir, kemana mereka ini makan siang? Tidak ada tampak pergerakan, sepi,” ungkapnya dengan nada penuh keheranan.
Ia bilang, tidak ada efek bupati yang hanya berkantor di Raya, namun tidak tinggal di lokasi Ibukota Kabupaten. Hal itu menurut Dalton, tidak memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi setempat.
“Jadi rumah hantu (rumah dinas) itu, belum lagi soal anggaran dapur, soalnya ada tiga rumah,” imbuhnya dengan nada getir.
