Simalungun, MISTAR.ID
Puluhan anggota DPRD Simalungun mengajukan hak interpelasi dalam rapat Paripurna Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang digelar pada Rabu (3/7/24). Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, menyatakan bahwa persoalan interpelasi akan dibahas terlebih dahulu di masing-masing fraksi.
“Tadi sudah dibacakan, dan jumlah yang mengajukan seperti yang disampaikan tadi. Namun, setelah beberapa dari mereka melakukan kunjungan dan penjelasan, akhirnya tinggal 14 orang yang mengajukan interpelasi,” ujar Timbul saat diwawancarai oleh Mistar.id setelah rapat.
Langkah selanjutnya, kata Timbul, akan disesuaikan dengan tata tertib DPRD untuk meminta persetujuan dari anggota dewan. “Apakah ini dilanjutkan atau tidak, kita akan meminta persetujuan dari anggota dewan. Jika anggota dewan meminta untuk tidak melanjutkan, maka selesai sampai disitu,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Perindo, Lisnawati Sirait, yang awalnya ikut mengajukan hak interpelasi, kemudian mencabutnya atas perintah dari pimpinan partai. “Iya, perintah dari pimpinan,” ujarnya singkat.
Baca juga:Â DPRD Simalungun Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023
Anggota DPRD lainnya, Benfri Sinaga, mengaku mengajukan hak interpelasi karena kekecewaannya terhadap pemerintah Simalungun atas dugaan perubahan anggaran di tingkat provinsi.
“Kami di sini bersifat kolektif kolegial. Jika ada perubahan yang telah disetujui, pimpinan pasti menanyakan apakah setuju. Ini sifatnya kolektif kolegial walaupun hanya pimpinan yang menandatangani. Ketika pimpinan diperiksa, kami juga akan diperiksa. Jadi, sebelum itu terjadi, kami lakukan interpelasi,” kata Benfri.
“Jangan sampai ketika anggaran itu masuk, kita juga terlibat. Artinya, interpelasi ini seperti mengklarifikasi bahwa kita tidak setuju dengan anggaran tersebut,” tambahnya. (indra/hm25)
