Pimpin FGD Bersama 8 Kabupaten, Wali Kota Siantar Sampaikan Sejumlah Masukan

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani membuka dan memimpin kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti 8 daerah, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bintan.

Agenda FGD itu adalah penyepakatan destinasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan. FGD berlangsung di Cassia Bintan Hotel, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Kamis (31/8/23).

Hal itu langsung diinformasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Pematang Siantar, Johannes Sihombing kepada sejumlah awak media yang meliput di lingkungan Pemko setempat.

Baca juga: BRIDA Kota Medan Gelar FGD Efektivitas Penyetaraan Jabatan Fungsional

Dalam kesempatan itu, kata Johannes, Wali Kota menyampaikan sejumlah masukan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pematang Siantar yang mendukung kemudahan berinvestasi, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Wali Kota berharap, dengan masukan mengenai isu-isu strategis dan isu pembangunan yang terdapat di Kota Pematang Siantar menjadi poin dalam pengembangan wilayah,” ucapnya.

Susanti menyatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pematang Siantar bersinergi mendukung penyusunan RDTR melalui pendampingan tim teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  dan penyediaan data informasi yang dibutuhkan.

Baca juga: Dukung Go Export, Pemko Medan Gelar FGD dan Pelatihan Produk UKM

Johannes juga menuturkan, kegiatan FGD itu merupakan tindak lanjut dari penyusunan RDTR Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Tahun Anggaran 2023, dimana telah dilakukan rapat koordinasi (rakor) pada 9 Agustus 2023 di Jakarta, antara lain dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah.

“Kegiatan FGD ini selain diikuti beberapa daerah Kabupaten, juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pematang Siantar secara daring,” pungkasnya Johannes. (yetty/hm16)