Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pemko Pematangsiantar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2024.
Penghargaan diserahkan Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin pada Wali Kota, Susanti Dewayani, di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia (TMII) Jakarta, pada Kamis (8/8/24).
Anugerah UHC Award dinilai sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
Baca juga:Dinkes Kota Medan Lampaui Target Indeks Kesehatan dan UHC
Dalam kesempatan itu, Susanti menyampaikan Pemko Pematangsiantar akan terus memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama yang terkendala finansial. Sehingga dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah bisa berobat.
Ia menargetkan Kota Pematangsiantar 100 persen kepesertaan JKN di tahun 2024. Sampai saat ini, kepesertaan JKN mencapai 98,6 persen.
“Artinya semua penduduk Kota Pematangsiantar tidak terkendala dalam mengakses kesehatan,” kata Susanti dalam keterangan tertulis yang diterima mistar.id.
Di acara tersebut, Wapres meminta kepada seluruh kepala daerah agar memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas. Serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang berada di perbatasan atau kepulauan.
Baca juga:Sosper Tentang Kesehatan, Dedy Aksyari Imbau Masyarakat Pahami Program UHC Pemko Medan
“Saya mengapresiasi atas dedikasi dan komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan JKN, minimal 95 persen dari total penduduk. Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” paparnya.
Kepada kepala daerah, Ma’ruf Amin berpesan agar terus memperluas jangkauan UHC hingga 100 persen. Oleh karena itu harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam melakukan sosialisasi pentingnya kepesertaan JKN.
“Pemda harus mendorong agar setiap yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS. Gunakan media yang solutif dan evaluasi sistem pembayarannya. Bisa dalam program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi iurannya,” sebut Ma’ruf. (jonatan/hm16)
