Pematang Siantar, MISTAR.ID
Dalam tahun politik ini, sejumlah fraksi di DPRD Kota Pematang Siantar menyampaikan beberapa indikasi keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis untuk memenangkan Partai Politik (Parpol) tertentu.
Seperti Fraksi Demokrat DPRD Kota Pematang Siantar melalui pandangan fraksinya beberapa waktu lalu, mengingatkan kepada oknum camat dan lurah yang terindikasi melakukan politik praktis dengan cara mengintimidasi para (ketua) RT dan RW untuk mendukung salah satu partai politik.
Kemudian Fraksi PDIP, melalui pandangan fraksinya menyampaikan bahwasannya pihaknya ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada oknum yang melakukan intimidasi kepada calon penerima bantuan yang sudah masuk daftar tunggu DTKS akan dicoret dan terhentinya bantuan secara mendadak.
Selanjutnya Fraksi Hanura, melalui pandangan fraksinya yang dibacakan dalam paripurna DPRD beberapa waktu lalu, meminta seorang camat yang istrinya jadi Bacaleg agar dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Dimana fraksi itu ada menerima informasi bahwa istri camat itu memanfaatkan jabatan suaminya dalam mensosialisasikan dirinya melakukan intimidasi terhadap warga peserta PKH (Program Keluarga Harapan).
Baca Juga :Â ASN Tak Netral di Pemilu dan Paling Rawan Berada di 10 Pronvisi, Berikut Daftarnya
Indikasi keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis untuk memenangkan Partai Politik (Parpol) tertentu di Kota Pematang Siantar dinilai sudah sangat memprihatinkan. Pasalnya, indikasi keterlibatan oknum itu sudah hampir merata terjadi di 8 wilayah kecamatan yang ada di kota tersebut.
“Indikasi ini sudah kita dengar hampir merata terjadi di semua kecamatan, saat ini kita masih mau mengumpulkan bukti-bukti,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pematang Siantar, Ilhamsyah Sinaga, Kamis (26/10/23).
Menurutnya, bahkan hal itu sudah disampaikan melalui pandangan sejumlah fraksi kepada wali kota. “Dan saat ini kita buat semacam sayembara, siapa saja warga yang menemukan ASN terlibat politik praktis dan punya bukti, akan dapat hadiah,” ucapnya.
Soal adanya informasi terkait indikasi sejumlah oknum ASN yang terlibat politik praktis itu, kata Ilhamsyah, sudah disampaikan secara lisan kepada pimpinan DPRD agar segera ditindaklanjuti dengan membawanya ke agenda pembahasan di DPRD.
“Secara lisan itu sudah kita sampaikan kepada pimpinan (DPRD) supaya segera dibahas, karena indikasi keterlibatan oknum ASN untuk memenangkan calon dan partai tertentu ini bisa mengancam azas pemilu kita, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” tegas dia didampingi Sekretaris Fraksi Demokrat, Metro Bodyart Hutagaol.
