Simalungun, MISTAR.ID
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun beberapa waktu lalu melakukan audiensi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
Ini guna membicarakan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dinilai Bawaslu Kabupaten Simalungun minim
Diketahui, Bawaslu Kabupaten Simalungun ada mengajukan anggaran sebesar Rp 29 miliar dan diakomodir senilai Rp 20 miliar.
Baca juga: Dana Pilkada Hanya Diakomodir Rp20 Miliar, Bawaslu Simalungun Akan Koordinasi ke Provinsi
Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun, Adillah Faruari Purba mengatakan, hasil konsultasi itu, pihaknya pun disarankan agar mengajukan kembali penambahan anggaran ke Pemkab Simalungun.
“Bawaslu Sumut menyuruh agar diajukan saja lagi. Karena menurut Provinsi itu tergantung keuangan daerah masing-masing. Kemampuan daerah masing-masing itu bagaimana,” ujar Adillah saat menyampaikan hasil konsultasi itu, pada Selasa (26/9/23).
Lanjutnya lagi, pihaknya juga disarankan agar membuat permohonan agar anggaran yang dikelola untuk keberlangsungan Pemilu di tahun 2024 nanti dapat ditambah.
Baca juga: Anggaran Pilkada di KPU dan Bawaslu Simalungun Belum Final, Kesbangpol: Besok Kita Bahas Lagi
“Makanya disuruh negosiasi lagi. Permohonan ke (Pemkab Simalungun) agar dinaikkan anggaran,” ujar Adillah lagi.
Diberitakan sebelumnya, dari hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Simalungun, dana untuk Bawaslu diakomodir sebesar 20 miliar, pada Jumat (8/9/23).
“Ya kita berharap ini keputusan itu masih bisa dirubah dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan permintaan dari kami dengan anggaran ini bisa diakomodir Pemkab Simalungun,” ujar Adillah.
Baca juga: Bawaslu Simalungun Temukan 984 Pemilih Meninggal Dunia Dalam DPS
Diketahui, saat rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bawaslu begitu alot menentukan anggaran yang nantinya dikelola dalam menjalankan tupoksi sebagai pihak yang mengawasi jalannya Pemilu mendatang.
Dalam rapat pembahasan P -APBD tahun 2023, Adillah menyampaikan, sebelumnya mengajukan anggaran senilai Rp 29 miliar saat rapat dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Simalungun. (hamzah/hm16)
