Toba, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba mengambil langkah atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, terutama adanya pengurangan senilai Rp53 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Toba, Augus Sitorus menyampaikan regulasi penggunaan anggaran untuk kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Toba tentu sangat berpengaruh terhadap optimalnya visi-misi mereka yang dijanjikan kepada masyarakat berkaitan kebijakan pemerintah pusat melalui pemotongan anggaran ke daerah.

"Secara pasti, untuk Dana Anggaran Khusus (DAK) bidang fisik sudah ditetapkan. DAK fisik dinas PUTR Toba, terkhusus infrastruktur dan konektivitas ada pengurangan Rp53 miliar," ujar Augus, Senin (17/2/25).

Menurutnya, regulasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan visi-misi bupati terpilih yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye akan menciptakan ruang bagaimana anggaran yang ada, difokuskan untuk mewujudkan visi dan misi mereka kedepannya.

"Setelah pelantikan, akan disampaikan perencanaan anggaran untuk memenuhi target capaian kinerja. Diarahkan sesuai dengan prioritas untuk pembangunan, sesuai dengan tematik sinkronisasi anggaran dari pemerintah pusat," tuturnya.

Dikatakan Augus, seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, forum diskusi dan lainnya akan dikurangi.

"Untuk perjalanan dinas akan diefisiensikan sebanyak 50 persen, serta ATK yang tidak memberikan output secara langsung ke masyarakat dan program lainnya, akan dikaji ulang dan dilakukan efisiensi," ujarnya.

Sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, sudah jelas petunjuk yang menyatakan efisiensi anggaran akan dilakukan terkhusus pada pemerintah daerah. Di bidang program yang kurang memberikan dampak atau output yang langsung menyentuh masyarakat agar diefisiensikan.

"Yang jelas, pengurangan anggaran dilakukan pemerintah pusat mendukung astacita dan disinkronkan oleh provinsi dan kabupaten kota untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, perikanan, mengurangi stunting, mencegah pengangguran dan menjaga inflasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah," ucap Sekda. (nimrot/hm18)