Medan, MISTAR.ID

Pengamat sosial dan politik Sumatera Utara (Sumut) Shohibul Anshor menyebut alternatif efisiensi anggaran harus direalisasikan dengan memperhatikan jaminan pekerjaan masyarakat Indonesia.

“Kebijakan jaminan pekerjaan tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga memiliki dampak multiplier effect yang luas terhadap perekonomian, termasuk perbaikan gizi anak, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas nasional, ucapnya pada mistar.id, Senin (17/1/25).

Dosen FISIP UMSU itu juga mengatakan, dalam konteks upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok prekariat dan masyarakat miskin, kebijakan jaminan pekerjaan (job guarantee) muncul sebagai alternatif yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan program makan gratis bergizi.

“Urusan efisiensi yang berujung pemangkasan anggaran versi Prabowo Subianto tidak sebatas itu. Secara politik ada pertarungan sengit dalam prioritas antara satu dan lain sektor. Prabowo diwarisi utang yang sangat besar dan berbagai permasalahan yang amat rumit,” katanya.

Menurutnya, mengeliminasi dampak sosial pemotongan anggaran, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan sebuah Keniscayaan pilihan politik, yakni Kebijakan Jaminan Pekerjaan.

“Analisis ini akan membahas keniscayaan pilihan politik prioritas kebijakan jaminan pekerjaan, termasuk simulasi pembiayaan dan dampaknya,” ujarnya.

Berbeda dengan program makan gratis bergizi yang bersifat charity-based, Shohibul mengatakan kebijakan jaminan pekerjaan bersifat empowerment-based layak dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

“Kalau kebijakan jaminan pekerjaan terjamin, dengan adanya pendapatan yang stabil, keluarga dapat membeli makanan bergizi secara mandiri, yang berdampak positif pada kesehatan dan perkembangan anak,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika program jaminan pekerjaan terlaksana, masyarakat akan mampu secara langsung meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan memutus siklus kemiskinan.

“Upah yang diterima pekerja akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dengan menyediakan lapangan kerja bagi kelompok termiskin,” katanya. (ari/hm20)