Toba, MISTAR.ID

Kebakaran sembilan rumah warga di Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba menjadi sorotan DPRD setempat setelah mengetahui petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak bisa tiba datang lokasi untuk memadamkan api.

Menyoroti itu, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (10/2/25) dengan menghadirkan Satpol PP selaku yang menangani masalah kebakaran di Pemkab Toba dan para korban yang rumahnya terbakar.

Pada saat rapat, perwakilan warga Rinto Hutapea sempat menyinggung soal adanya selentingan kabar bahwa mobil pemadam digunakan untuk kepetingan yang tidak tepat seperti menyiram cabai.

"Saya tadinya berharap instansi terkait menghadirkan operator yang di Habinsaran agar ini bisa jelas, apakah mobil pemadam ini rusak karena usianya atau karena digunakan untuk peruntukan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya," kata Rinto Hutapea.

Warga mengakui bahwa saat ini Dinas Sosial telah menyampaikan bantuan, namun warga menginginkan aksi nyata. Warga meminta supaya pemerintah bertanggung jawab untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang terbakar.

Mendengar itu, Kepala Satpol PP Heryanto Butarbutar menjelakan bahwa, saat kebakaran itu kondisi Damkar yang biasa stanby di Parsoburan rusak berat dan sedang dalam perbaikan dan harus segera diperbaiki ke bengkel.

"Setelah dicek, mereka tidak mampu memperbaiki dan mereka sarankan agar dibawa ke Balige karena harus turun mesin," ujarnya.

Diterangkannya, Pemkab Toba hanya memiliki 5 unit mobil pemadam kebakaran, namun 2 di antaranya rusak berat, sementara 1 unit berada di Porsea. Saat ini 1 unit Damkar telah ditempatkan di Parsoburan dan hanya ada satu yang standby di Balige.

"Saat ini kita punya 5 unit, 2 kondisinya rusak berat termasuk salah satunya yang di Habinsaran. Jadi yang dari Balige saat ini sudah kita geser ke Parsoburan," pungkasnya.

Usai mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi A, Candrow Manurung membacakan tiga kesimpulan yang dianggap urgent dan harus ditindaklanjuti.

"Jadi kesimpulannya, Satpol PP agar mengusulkan infrastruktur Damkar di tiap kecamatan sesuai dengan hasil pemetaan. Ke dua, memaksimalkan bantuan-bantuan dari perusahaan yang ada di Toba. Terakhir, memberi pelatihan untuk personel Damkar," ucap Candrow. (nimrot/hm17)