Toba, MISTAR
Dinas Pertanian akhirnya telah membentuk tim dan sudah bekerja mencari akar permasalahan harga pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim ini turun menemui petani di setiap desa, sesuai dengan instruksi Bupati Toba Poltak Sitorus.
Plt. Kadis Pertanian Toba, Joni Hutajulu mengatakan, berkaitan dengan kepentingan petani, pihaknya telah menyelidiki apa penyebab pupuk di jual di setiap kios atau pengecer tidak sesuai dengan HET. Kini akarnya masalah sudah diketahui dan akan dibahas.
Para pedagang, kata Joni Hutajulu, sudah membuat pernyataan untuk tidak menjual pupuk subsidi di atas HET. Pernyataan itu sebagai komitmen untuk mentaati ketentuan yang sudah dibuat pemerintah.
“Hasil dari semua tindakan tersebut, salah satu kecamatan terjauh yakni, Kecamatan Habinsaran sudah ditekan harga dari Rp.145.000 sampai Rp 150.000 sekarang hampir mendekati HET sekitar Rp 118.000, mengingat kondisi lapangan yang ditempuh demikian jauh,” jelas Joni pada Selasa (07/05/2024).
Joni menyakinkan bahwa pengawasan pupuk bersubsidi tidak akan berhenti sampai di sini saja. Hal ini akan terus dilakukan sampai kios pengecer benar – benar melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani (kelompok tani) sesuai HET.
Sesuai arahan Bupati Toba dan komitmen Dinas pertanian, kata Joni, penjual pupuk subsidi sudah diingatkan agar jangan pernah bermain – main dengan HET. Jika aturan ini dilanggar, maka izin usaha akan dicabut dan akan masuk ke ranah hukum.
Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan juga diingatkan untuk tidak bermain dengan pengecer yang berakibat merugikan petani Toba.
“Jika masih ada lagi ditingkat pengecer mencoba bermain harga segera laporkan ke Pemkab Toba ataupun Dinas Pertanian. Bersama kita turun ke lapangan dan kita beri sanksi berat dengan mencabut izin dari kios tersebut,” tegas Plt. Kadis Pertanian.
Dinas Pertanian mengimbau kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder serta rekan wartawan untuk berkolaborasi melakukan pengawasan pupuk bersubsidi dan jangan pernah ragu membuat pengaduan apabila ada penyimpangan di lapangan sehingga akar masalah segera teratasi. (nimrot/hm17)
