Medan, MISTAR.ID
Permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan hampir di seluruh wilayah daerah lainnya.
Menurut pandangan Pengamat Sosial Sumut, Agus Suriadi semrawutnya sistem PPDB ini disebabkan berbagai manipulasi data kependudukan berkaitan dengan sistem zonasi.
Dimana ada siswa-siswi yang sebenarnya rumahnya jauh, tapi kemudian ditumpangkan di keluarga yang dekat dengan sekolah.
Baca juga:Â Pemprov Sumut Usulkan Evaluasi Zonasi PPDB Jadi 25 Persen ke Kemendikbud
Karenanya, pemerintah daerah (pemda) harus menyikapi hal itu, dengan melakukan pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan guna mengurangi potensi kecurangan di sistem zonasi. Ditambah lagi sekolah-sekolah favorit yang diburu siswa dan orang tua membuat kesemrawutan ini terjadi terus menerus.
“Pemda dan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) harus duduk bersama untuk mengevaluasi sistem zonasi, termasuk juga penerimaan melalui jalur afirmasi. Kita juga bisa melihat kesemrawutan PPDB karena di beberapa daerah di Sumut, khususnya di Kota Medan terjadi ketimpangan dan label sekolah favorit dan non favorit,” jelas Agus pada mistar.id, Jumat (28/7/23).
Seharusnya, sambung akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU) ini, tidak ada lagi labeling sekolah tersebut. Ini yang menyebabkan banyak orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri favorit dengan segala cara.
Baca juga:Â Menuai Masalah, Gubsu Minta Presiden Mengevaluasi Sistem Zonasi PPDB
Bahkan, dia  juga setuju dengan adanya pengurangan kuota untuk sistem zonasi di PPDB selanjutnya.
Diketahui saat ini Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah mengusulkan evaluasi penyelenggaraan PPDB sistem zonasi yang awalnya 50 persen menjadi 25 persen.
“Ya itu lebih baik,” pungkas Agus menanggapi usulan Pemprov Sumut tersebut. (anita/hm16)
