“Jika tidak segera diatasi maka hal ini akan menjadi salah satu catatan sejarah Pemilu Indonesia, adanya kekosongan yang seharusnya tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Namun demikian JPPR Asahan masih optimis masyarakat akan terus mengawal proses perekrutan komisioner baik di Bawaslu maupun KPUD hingga terlaksananya Pemilu 2024 sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.
Baca juga : Tak Ada Keterwakilan Perempuan, Rekrutmen 7 Anggota Bawaslu Sumut Dilaporkan ke DKPP
Sebelumnya, Bawaslu RI telah menerbitkan surat edaran tentang penundaan pengumuman Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih menjadi 16-20 Agustus 2023.
Hal ini membuat masyarakat bertanya tanya apa yang terjadai pada Bawaslu terkesan hasil seleksi memiliki tarik menarik yang kuat dan diduga tidak transparan serta akuntabel. (perdana/hm18)
