Medan, MISTAR.ID
Pembahasan soal penggabungan atau merger organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut sudah hampir rampung. Merger OPD ini akan efektif di tahun anggaran 2022.
Menurut Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu, Aprilla Siregar, masih ada satu tahapan lagi yang perlu dibahas dan akan dimatangkan bersama legislatif, yakni terkait usulan OPD yang mau dilebur lagi sesuai kesepakatan sebelumnya.
Misalkan kata dia, Dinas ESDM yang sekarang ini sesuai kewenangan hanya mengurusi kelistrikan. Sementara masalah pertambangan, batubara, dan lainnya sudah ditarik lagi ke pusat sesuai regulasi terbaru. Hal Ini menurutnya yang masih dilihat, kemana akan digabung.
Baca juga: Gubsu Sebut Temuan BPK Rp70 Miliar Sudah Terklarifikasi
Secara umum, pembahasan bersama Komisi A DPRDSU, kata dia, pihaknya masih melakukan diskusi mendalam pasal per pasal untuk pembentukan peraturan daerah tersebut. Terakhir pada Jumat pekan lalu, ungkapnya, mereka meminta agar dilakukan rapat lanjutan mengingat masih ada kepala OPD yang instansinya akan dimerger, tidak hadir.
“Perwakilan (OPD-nya) ada, tetapi memang kepala dinasnya tidak hadir. Kebetulan di Jakarta ada acara terkait evaluasi RAPBD 2022. Jadi nanti sekali lagi ada kita rapatkan untuk pembahasan terakhir,” kata dia, Senin (11/10/21).
Adapun merger OPD yang sudah dibahas itu, lanjut April, masih sama seperti di awal yakni dilebur menjadi lima dari sebelas instansi. Terkhusus Dinas Kesehatan, sebut dia, telah sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa sebelumnya, di OPD lain sempat diusulkan ikut dimerger dengan Dinkes menjadi salah satu UPT di instansi itu.
“Ada untuk jadi UPT Dinkes, tetapi itu sudah sesuai ketentuan. Lalu ada beberapa lagi diusulkan untuk dirubah, itu yang belum kita selesaikan. Seperti Dinas ESDM yang saya sebut tadi salah satunya,” katanya.
Baca juga: Wali Kota Medan Ingatkan OPD Jangan Main-main Dengan Anggaran
Pada prinsipnya, kata April, tidak ada kendala berarti dalam pembahasan mengenai hal dimaksud. Pihaknya juga selalu berupaya mensinergikan keinginan dan harapan gubernur atas perampingan OPD ini.
“Semua yang kita masukkan (OPD yang dimerger) itu sudah kita pertajam sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sesuai kewenangannya, beban kerjanya gimana. Apalagi masing-masing anggota dewan kita punya pandangan, ini yang coba kita elaborasikan,” pungkasnya. (iskandar/hm09)
