Surat Kemendikbud Ristek no 3591/B/DV.06.03/2023, dengan tegas mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan evaluasi dampak POP sampai tahun 2024 dan bahkan meminta agar Dinas Pendidikan berinisiatif memperluas dan keberlanjutan program dengan menggunakan APBD maupun berkolaborasi dengan mitra lain.
“Seharusnya inisiatif Bisukma bersama Panitia menjalankan Program Literasi dengan kegiatan lomba, seyogianya disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara,” sebut Erikson.
Yayasan Bisukma sangat menyesalkan tidak jadinya pelaksanaan lomba literasi yang terindikasi adanya perintah dari oknum tertentu.
Baca juga :Â Diduga Sediakan Wanita Malam, Cafe di Taput Mengaku Sudah Kantongi Izin
“Padahal program ini sangat jelas mendukung visi Bupati menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara menjadikan lumbung SDM. Berpotensi berdampak buruk atas kualitas penyelenggaraan pendidikan serta berdampak ketidak percayaan pihak ketiga serta menjadi preseden buruk di dunia pendidikan di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Kabupaten Taput, Bontor Hutasoit kepada Mistar mengakui gagalnya program literasi karena ada sebuah kendala tentang izinnya. (fernando/hm18)
