Sunday, January 19, 2025
logo-mistar
Union
SUMUT

Ketua DPD PDIP Sumut Sebut Kebijakan Bupati Samosir Sewenang-wenang

journalist-avatar-top
By
Tuesday, April 26, 2022 10:59
7
ketua_dpd_pdip_sumut_sebut_kebijakan_bupati_samosir_sewenang_wenang

ketua dpd pdip sumut sebut kebijakan bupati samosir sewenang wenang

Indocafe

Samosir, MISTAR.ID

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Rapidin Simbolon menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir dan menyebut Bupati Vandiko Gultom dan wakilnya Martua Sitanggang sewenang-wenang dan semena-mena menjalankan roda pemerintahan.

Hal ini dikatakannya usai rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pengganti antar waktu Anggota DPRD Samosir sisa masa jabatan 2019-2022, Senin (25/4/22) di Gedung DPRD Samosir.

“Harapan kita, kemarin inikan kita hanya 2 orang, kemudian dilantik 1 orang dan sekarang sudah 7 orang setidaknya ini menjadi suatu penyeimbang nanti di dalam kebijakan Pemkab Samosir yang selama ini terkesan sewenang-wenang, semena-mena dalam hal menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Samosir ini,” sebutnya.

Baca juga: Wakil Bupati Samosir Sampaikan Nota Pengantar 5 Ranperda di Paripurna DPRD

Ia mencontohkan kesewenang-wenangan yang terjadi berupa pemotongan honor para tenaga kesehatan seperti dokter spesialis dan para dokter yang sangat sensitif dan berpengaruh dalam bidang kesehatan dan juga penempatan kepala sekolah yang tidak semestinya.

“Ini semuanya kebanyakan melanggar peraturan, mudah-mudahan Menteri Pendidikan mendengarkan keluhan para guru, kepala sekolah yang telah diberhentikan dan mengangkat yang tidak semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Rapidin Simbolon yang merupakan mantan Bupati Samosir periode 2016-2020 tersebut juga menyoroti pengangkatan kepala sekolah yang masih golongan IIIA yang bertentangan
dengan peraturan Menteri Pendidikan dan sudah menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penempatan kepala sekolah tersebut.

Baca juga: Bupati Samosir Berharap Kementerian ESDM Beri Bantuan PJUTS Dan PLTS Rooftop

Dikatakannya, dalam laporan pertanggungjawaban nantinya Anggota DPRD Samosir dari Partai PDIP sebanyak 7 orang akan membuka seluruhnya supaya semua terang benderang
agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap ASN ataupun pejabat Pemkab Samosir.

“Partai PDIP adalah partai yang pro rakyat dan membela masyarakat atau orang-orang lemah,” ujarnya.(josner/hm09)

journalist-avatar-bottomLuhut

RELATED ARTICLES