Sidikalang,MISTAR.ID

Mencermati  aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang  yang berlangsung berturut-turut selama dua hari oleh massa masyarakat Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Parbuluan yang  didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumut dan para   aktivis mahasiswa, disinyalir ada muatan politis untuk kepentingan kelompok maupun  pribadi.

Tidak murni untuk memperjuangkan hak masyarakat Kecamatan Sumbul dan Kecamatan Parbuluan.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi antar Lembaga Masyarakat Adat (FORKALA) Kabupaten Dairi , Haji Raja Ardin Ujung di Sidikalang, Rabu (21/4/21).

Baca Juga: Bupati Dairi Akhirnya Bersedia Usulkan Aspirasi Massa Pengunjuk Rasa ke Pemerintah Pusat

“Saya melihat aksi yang mendesak  Bupati dan Wakil Bupati Dairi agar   mundur  dengan ketidak mampuan memenuhi hak masyarakat  itu,  didominasi muatan politis dan  ditunggangi beberapa oknum untuk kepentingan kelompok dan pribadi,” sebut Ardin Ujung.

Menurut Ardin, dengan hadirnya para pengurus partai, tokoh politik, para pengurus partai dari luar daerah menjadi penonton di lokasi aksi itu, sejatinya massa yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah, seharusnya lewat rumah  rakyat melalui perwakilan rakyat yaitu DPRD di gedung DPRD , bukan ke Bupati dan Wakil Bupati.

“Ini sudah pasti ada yang menunggangi, ” ujar Ardin.

Kata Ardin Ujung, selain ada muatan politis dalam aksi tersebut , juga kuat dugaan  adanya unsur kesengajaan provokasi  dari pihak lain yang berpotensi membenturkan masyarakat dengan pemerintah demi pembebasan kewajiban pengusaha terhadap pemerintah.

Baca Juga; Unjuk Rasa Besar-besaran di Dairi, Ini Desakan Massa pada Bupati

Untuk itu, Kata Ardin Ujung, ia berharap kepada warga masyarakat Dairi,  khususnya kepada masyarakat dua kecamatan, Sumbul dan Parbuluan untuk  tidak muda terprovokasi dan dijadikan alat senjata politik.

Terkait masalah PT.Gruti selaku pemilik ijin konsesi di daerah dimaksud yang dituduh warga pihak pengambil alih lahan itu, masih misteri.

Sebab masyarakat disana juga sudah banyak menguasai  dan bahkan melakukan jual beli tanah tanpa status yang jelas kepada pihak luar. Akan tetapi, demi kebutuhan hidup,  masyarakat disana ya, sejatinya para warga itu harus duduk bersama dengan pemerintah guna menghadirkan solusi. “Bagaimana itu bisa menjadi hak mutlak warga masyrakat sekitar, dan prosesnya itu tidak segampang memblikkan telapak tangan,” tegas  Ardin.

Baca Juga:Demo Ke Kantor Bupati, Ribuan Massa Teriaki Bupati Dairi Pembohong

Di lokasi yang sama, Junimart Girsang Anggota DPR-RI yang duduk di Komisi II, menyampaikan simpati kepada massa yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi.

“Trimakasih saya ucapkan kepada masyarakat Dairi yang menyampaikan hak demokrasinya di Indonesia,” kata Junimart.

Dihahadapan para peserta unjuk rasa, Junimart Girsang mengaku bersedia mendampingi persoalan masyarakat terkait penguasaan lahan masyarakat yang sudah  dikuasai masyarakat berpuluh tahun, tapi kini ada perusahaan  ingin menguasai lahan tersebut.

Baca Juga: Bupati Dairi Lantik Tiga Direksi PD Pasar Sidikalang

“Saya  akan pertanyakan persoalan ini dan melakukan klarifikasi  kepada PT.Gruti  dan Kementerian Kehutanan, bagaimana juga hak-hak rakyat untuk penciutan. Apakah status  lahan itu hutan lindung, apakah kawasan hutan atau hutan tanaman industri,” ujarnya.

“saya hanya mau tau status hutan itu, apakah hutan lindung, hutan tananaman industry. Kalau statusnya hutan lindung itu masih bisa  dikuasai tetapi dengan ijin tertentu. Tapi kalau dulu hutan semua Indonesia ini, lebih 20 tahun dikuasai baru bisa dimohonkan sertifikat” kata Junimart.

Junimart mengaku sebelumnya ,aspirasi itu sudah dia terima lewat perwakilan masyarakat, yakni PBHI di Jakarta pada 5 April 2021 lalu, jadi ini murni aspirasi masyrakat.

Amatan wartawan  usai mengikuti disikusi singkat di ruang rapat Bupati Dairi, Zulkifli Lumban Gaol selaku pimpinan aksi mengumumkan hasil pertemuan itu dihadapan massa , massa diminta bubar secara aman seraya menunggu hasil usulan pemerintah kabupaten dairi dari pemerintah pusat.

Saat aksi berjalan, Kepolisian Resort Dairi setia melakukan pengawalan hingga aksi berjalan lancar dan aman.(Manru/hm13)