Langkat, MISTAR.ID

DPRD Langkat akan meninjau lahan bersengketa antara Pemerintah Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dengan PT Sri Timur.

Hal itu disampaikan saat Komisi I DPRD Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal sengketa lahan yang dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Langkat Dr Donny Setha didampingi Indra Bakti Surbakti, Sarno dan Samsul Bahri di ruang komisi I DPRD Langkat, Rabu (28/5/2025).

Sekretaris Komisi I DPRD Langkat Donny Setha mempertanyakan kepada Pemkab Langkat sampai sejauh mana langkah yang ditempuh untuk mengatasi persoalan itu. Donny Setha akan menjadwalkan turun ke lokasi yang dipersoalkan dengan mengundang semua pihak terkait.

"Kita akan turun ke lokasi yang dipermasalahkan untuk mengetahui titik permasalahannya dengan mengundang semua pihak yang terlibat dalam masalah ini. Agar permasalahan ini dapat dituntaskan karena kalau begini terus tidak akan selesai hanya perdebatan yang timbul," katanya.

Tokoh masyarakat Meidi Kembaren menjelaskan permasalahan yang terjadi bermula ketika Kades Sei Tualang Samsul Bahri mengaktifkan kembali lahan bengkok tanah kas di desa. Tujuannya membuat parit batas sebagai tanda batas yang jelas antara tanah kas desa dengan tanah sekitarnya.

"Area pembuatan parit tersebut berada di area bidang tanah kas Desa dengan memperhatikan batas pilar batu yang jelas di lokasi," ucapnya.

Asisten I Setdakab Langkat Mulyono mengatakan Pemkab Langkat telah melakukan mediasi, namun tidak menemukan titik terang hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum.

Kasi PPS BPN Langkat Gosrin mengatakan tanah yang dikeruk pihak desa untuk jalan termasuk lahan HGU PT Sri Timur. Sedangkan lahan yang diklaim sebagai tanah desa yang mau dikelola berada di luar HGU PT Sri Timur. (Bayu/hm18)