Samosir, MISTAR.ID

Pilipus Pandiangan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Samosir, melontarkan kritik tajam kepada Bupati Samosir, Vandiko Gultom, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam sesi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pembahasan Ranperda, Pilipus Pandiangan menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi sorotan.

Salah satu kritik tajam yang disampaikan Pilipus Pandiangan adalah terkait dengan ketidaktepatan waktu pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. Ia mengatakan bahwa guru dan Kepala Sekolah mengeluhkan bahwa tunjangan yang dijanjikan belum terealisasi hingga saat ini.

Baca juga: Anggota DPRD Samosir Kritik Ucapan Bupati Soal Sirtunisasi

“Hal ini jelas mengecewakan dan merugikan para guru dan Kepala Sekolah, yang seharusnya mendapatkan haknya tepat waktu,” kata Pilipus Pandiangan saat menyampaikan pandangan perorangan di kantor DPRD Samosir di Lokasi perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Selasa (21/11/2023).

Kritikan tajam lainnya yang disampaikan Pilipus Pandiangan adalah terkait dengan kebijakan mutasi guru-guru senior dan Kepala Sekolah ke sekolah lain yang jauh dari domisili mereka. Ia menilai bahwa kebijakan ini bertentangan dengan semangat peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, serta kontraproduktif terhadap kebijakan Mandatory Spending untuk Anggaran Pendidikan.

“Kebijakan ini tidak mempertimbangkan kepentingan para guru dan Kepala Sekolah, serta tidak sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Samosir,” kata Pilipus Pandiangan.

Baca juga: Warga Desa Sijambur Harapkan Perhatian Bupati dan DPRD Samosir

Selain itu, Pilipus Pandiangan juga menyesalkan pengabaian Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati bersama. Ia menyoroti bahwa program kegiatan yang disusun bersama dalam bentuk program kegiatan tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir tanpa pemberitahuan kepada DPRD, dan bahkan dicurigai dialihkan ke tempat lain.

“Hal ini jelas menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra kerja DPRD,” kata Pilipus Pandiangan.

Pilipus Pandiangan juga mencermati penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan infrastruktur. Ia merinci beberapa contoh, seperti gedung-gedung UPTD pertanian yang terbengkalai, objek wisata yang tidak terurus, dan mobil penghisap debu yang tidak beroperasi.

Baca juga: Tanggapan Perorangan DPRD Samosir Menjadi Laporan Pengaduan kepada APH

“Hal ini jelas menunjukkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Samosir,” kata Pilipus Pandiangan.

Pilipus Pandiangan mengimbau Bupati untuk segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset, baik yang ditujukan untuk menghasilkan PAD maupun sebagai fasilitas layanan umum. Ia menekankan pentingnya memiliki data kondisi dan sertifikat kepemilikan untuk menentukan skala prioritas perawatan dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Dengan tegas, Pilipus Pandiangan menutup tanggapannya dengan meminta penjelasan lebih lanjut dari Bupati terkait semua permasalahan yang disampaikannya. Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa jika Bupati dipilih oleh rakyat, DPRD Kabupaten Samosir juga merupakan hasil pilihan rakyat, dan oleh karena itu, aspirasi masyarakat harus dihargai dan direspons secara transparan.

“Kami akan terus mengawal pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat,” kata Pilipus Pandiangan. (pangihutan sinaga/hm17)