Medan, MISTAR.ID
Mahasiswa yang tergabung di Dewan Pengurus Daerah (DPD) Generasi Muda Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan (GM PPMA) Kabupaten Asahan meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan.
Khususnya pada jalan milik Provinsi Sumut yang mengalami rusak parah di daerah Jalan Juanda, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.
Dikatakan Koordinator Aksi, Muhammad Safi’i, aksi yang dilakukan di depan Kantor Gubsu di Jalan Pangeran Diponegoro No 30 Kota Medan ini, karena Jalan Provinsi di Kisaran Timur itu telah memakan korban.
Baca juga:Â Sri Mulyani: Pembangunan Infrastruktur Jalan Capai 47.817 km Pada 2022
“Kami meminta agar ini menjadi perhatian Gubsu, sebab jalan rusak yang tak kunjung tersentuh pembangunan mengakibatkan banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas), bahkan korban jiwa. Teman kami, Dea Amelia Putri telah menjadi salah satu korban. Hal ini bentuk kelalaian pemerintah dengan membiarkan jalan yang rusak di Kabupaten Asahan,” teriaknya.
Diceritakan, peristiwa duka itu terjadi di di Jalan Juanda pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Diketahui almarhum merupakan mahasiswi yang masih menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
Menurut mereka, Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat 2 menyatakan, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
Baca juga:Â Presiden: Perbaikan Infrastruktur Jadi Tugas Bukan karena Viral
Sementara dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 5 ayat 1 menyatakan, negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
Karena itu, GM PPMA mendesak Gubsu meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan, terkhusus Jalan Juanda, Kisaran Timur.
“Jika tidak, masyarakat Asahan akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Gubernur Edy Rahmayadi dalam menjalankan roda pemerintahannya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Termasuk mendesak untuk segera mundur dari jabatannya, karena dinilai gagal dan tidak berkompeten,” kata Safi’i dalam orasinya.
Baca juga:Â 6 Kelurahan di Belawan Gunakan Dankel Untuk Perbaikan Infrastruktur
Selain itu, massa juga meminta Kapolda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti secara hukum atas peristiwa yang sudah terjadi.
Tak lama, aksi massa yang digelar secara damai ini pun membubarkan diri. (anita/hm16)
