Medan, MISTAR.ID
Sulitnya mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar lantaran antrean yang panjang dan sudah terjadi beberapa hari belakangan, berdampak langsung bagi angkutan orang, yakni untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menjadi pemakai solar hampir 100 persen, bahkan di Sumatera Utara (Sumut) saja angkutan ini ada hampir 3500 unit.
Dikatakan Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan, Jaya Sinaga, ribuan angkutan ini setiap hari beroperasional tujuan Medan-Pekanbaru dan Medan-Dumai. Tentunya keadaan saat ini berdampak bagi pengusaha kalau berbicara angkutan orang.
Baca Juga:Solar Langka, Nelayan di Asahan Kibarkan Bendera Putih Akibat Tak Melaut
“Ini sama persoalan yang kita hadapi, selalu terkait dengan solar subsidi yang memang dibutuhkan bagi angkutan orang. Karena pemerintah mengatur tarif angkutan orang jadi wajar mereka (angkutan) ini juga dapat subsidi. Nah saat ini solar sulit didapat, tentunya ini berdampak pada operasional bagi pengusaha angkutan orang dan tidak mungkin lagi menggerakkan usahanya ketika kelangkaan solar ini terjadi. Tak hanya itu saja, hal ini juga berdampak bagi penumpang,” jelas Jaya, Jumat (25/3/22).
Diumpamakan Jaya, dibangunnya jalur transportasi seperti jalan tol, tentunya akan memutus akses mata rantai kemacetan. Nah kalau solar sulit didapat tentunya akan menjadi bumerang untuk pengusaha angkutan orang (AKDP/AKAP). Sambungnya, lain lagi kalau berbicara mengenai kondisi angkutan barang di Indonesia, saat ini ada sekitar 8 juta unit angkutan barang berdasarkan data resmi untuk mengangkut logistik. Mulai dari sandang pangan, sembako, sayur-mayur dan juga logistik.
Baca Juga:SE Gubsu Soal Penggunaan Solar Diharapkan Agar BBM Subsidi Tepat Sasaran
“Mereka ini 100 persen pengguna BBM solar. Nah fakta hari ini, solar yang didapat juga sulit. Maka terhambat ke saluran logistik tadi, ditambah persoalannya adalah tarif barang ini gak ada diatur pemerintah. Tentunya ada hambatan yang akan menyebabkan inflasi, terutama dalam pengangkatan bahan logistik. Maka akan jelas berdampak pada masyarakat kecil,” ungkapnya.
Nah, terkait adanya Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi soal peraturan Solar Subsidi, Jaya memandang bahwa pengusaha angkutan ini tentunya dialihkan untuk menggunakan BBM Dexlite dengan harga yang mahal.
“Hal ini yang kita hadapi saat ini dan lagi kita tekankan. Di sini rakyat kecil yang akan sangat berpengaruh. Ditambah pengangkutan logistik seperti CPO, maka konsekuensi harga eceran untuk minyak goreng yang dibebaskan akan berdampak pada harga yang tidak murah lagi. Mimpi masyarakat untuk mendapatkan harga minyak goreng murah tak akan bisa. Karena harga juga telah dilepas ke pasar tarif barang.”
Baca Juga:Anggota DPRDSU Hadian Tegaskan Sumut Harus Tiru Jateng Lindungi Nelayan
“Jadi mencabut subsidi itu tujuannya bukan memulihkan ekonomi. Karena akan berdampak pada angkutan barang yang naik. Ditambah mencari solar kini membuat antrean di mana-mana. Jadi masih banyak sebenarnya cara pemerintah melakukan kebijakannya. Karena beresiko naik tarif barang maka kenaikan ke konsumen gak bisa dipungkiri,” tutupnya.(anita/hm15)
