Toba, MISTAR.ID
Masyarakat di Kabupaten Toba sering mengeluhkan kondisi desanya area blank spot (tempat tidak ada sinyal internet). Masyarakat menilai pemerintahan desa tidak faham saat ini era digitalisasi sangat dibutuhkan untuk mempromosikan potensi yang ada di desa seperti, hasil pertanian, obyek wisata dan lainnya.
Lancarnya jaringan internet akan memudahkan masyarakat melakukan promosi dan transaksi jual beli menggunakan sarana media elektronik (internet) atau bisa juga disebut electronic commerce, khususnya dari sektor pariwisata agar setiap warga desa dapat mempercepat terwujudnya Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Kabupaten Toba.
Salah seorang warga Marandus Sirait mengatakan, masih banyak desa di Kabupaten Toba yang memiliki jaringan internet yang buruk. Contohnya lokasi tempatnya membuka objek wisata di Dusun I, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Di kawasan itu jaringan internet yang sangat buruk, sehingga pengunjung merasa tidak nyaman saat berwisata.
Padahal, wisata kuliner sungai (Cafe Binanga) yang dikelolanya selalu ramai dikunjungi, karena lokasinya yang sangat berdekatan dengan Geosite Geopark Kaldera Toba (Taman Eden 100) yang sudah diakui oleh UNESCO salah satu warisan bukti letusan maha dahsyat Gunung Toba yang berpotensi menjadi wisata favorit di Kabupaten Toba.
Baca Juga :Â Fokus Benahi Objek Wisata, Pemkab Toba Siapkan Dana Rp 54 M
Dikatakan Marandus, sampai saat ini upaya jaringan internet masih dilakukannya secara pribadi, tanpa ada kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Toba, khususnya Pemerintahan Desa. Menurutnya, tidak ada salahnya pemerintah mendirikan tower mini internet misalnya menggunakan Dana Desa.
“Kapasitas jaringan internet yang ada saat ini masih kecil, sehingga setiap pelancong yang datang mengalami kesulitan untuk transaksi non tunai, kebutuhan pelancong bermedia sosial, terlebih saat wisatawan ingin melaksanakan tugasnya untuk bekerja dari obyek wisata kita melalui jaringan internet. Terpaksa wisatawan harus meninggalkan obyek wisata kita untuk mencari jaringan internet untuk menyelesaikan pekerjaannya, dampaknya mereka tidak meninggalkan pundi-pundi uang lagi,” ujar Marandus, Jumat (15/3/24).
Menanggapi keluhan tersebut, Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Toba Rafles Gultom mengatakan, bahwa yang menjadi kendala saat ini adalah pihaknya tidak bisa sama sekali mengarahkan, karena itu bentuk intervensi kepada Kepala Desa untuk menggunakan dana desa.
“Kita hanya melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa harus terlebih dulu, mengetahui kondisi di desanya terkait keunggulannya dan kelemahannya serta apa peluangnya dan jenis tantangannya dan jika mereka sudah mengetahui dan memahaminya pasti akan mengutamakan untuk dijadikan prioritas untuk jaringan internet,” ujar Rafles.
