Samosir, MISTAR.ID

Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir, Polten Simbolon mengapresiasi Aliansi Mahasiswa Pemuda Pecinta Danau Toba (AMPDT), yang melakukan diskusi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir terkait adanya Kabar dugaan kejanggalan di Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Tele, Kabupaten Samosir.

Polten Simbolon kepada Mistar, Minggu (7/5/23) mengungkapkan, Komisi II DPRD Samosir sebagai mitra kerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir akan memberikan perhatian serius dan akan mengagendakan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan yang diungkapkan oleh koordinator AMPDT.

“Sekaitan dengan kedatangan AMPDT, kita juga mengapresiasi akan hal tersebut, sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir, juga Ketua komisi II,  mitra kerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan memberikan perhatian serius dalam hal ini dan akan kita agendakan untuk RDP,” katanya.

Baca Juga:AMPDT Deklarasi Dukung Event F1H2O Balige

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Pemuda Pencinta Danau Toba (AMPDT) melakukan diskusi dengan Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir, Rabu (3/5/23), terkait adanya dugaan kejanggalan yang ditemukan oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Pecinta Danau Toba di lokasi Kawasan Pertanian Terpadu, Tele.

Salah seorang koordinator AMPDT, Rico Nainggolan mengatakan akan mengawal Kabar dugaan kejanggalan di Kawasan Pertanian Terpadu yang berlokasi di Tele, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tersebut.

“Kami dari Aliansi Mahasiswa Pemuda Pencinta Danau Toba pasti akan mengawal isu dugaan beberapa kejanggalan di Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Pemkab Samosir,” katanya.

Baca Juga:Sungai Tulas Samosir Banjir Bandang, Proyek BWS II Sumut TA 2022 Dipertanyakan

Rico Nainggolan mengungkapkan kedatangan mereka ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samosir untuk berdiskusi karena ada dugaan permasalahan di lokasi KPT Tele yang diresmikan oleh Menteri Pertanian beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan salah satu permasalahan yang terjadi di KPT Tele yakni penolakan dari kelompok masyarakat. “Seolah-olah pengalihan isu ada status lahan kepemilikan pribadi diatasnya. Ini yang akan kami dalami,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jalannya diskusi antara koordinasi AMPDT yang terdiri dari empat orang dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak ada kesimpulan dan dalam diskusi tersebut  pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian minta disurati dengan resmi.

Baca Juga:Tim Tabur Kejari Samosir Tangkap Buronan DPO Terpidana Kasus Pengancaman

“Pihak dinas terkait meminta data balik dari kita, sementara mereka yang punya wewenang dan anggaran, disitu kami hanya menyampaikan kritik, kami hanya menyampaikan masukan, kalau mau menindaklanjuti, ditindaklanjuti. Kalau tidak mau terserah. Dugaan kami ini akan kami usahakan muncul ke permukaan dalam artian kami usut tuntas juga,” katanya.

Koordinator AMPDT lainnya, Ambrin W Simbolon yang ikut dalam diskusi tersebut mengatakan, akan melakukan studi fakta di lokasi KPT Tele bersama masyarakat yang terlibat.

“Bulan ini akan kita tuntaskan, bulan Mei ini, sesuai dengan keadaan dan akan kita usahakan. Kemungkinan kita akan bawa langsung ke RDP, tunggu dulu studi fakta di lokasi bersama masyarakat yang terlibat,” ujarnya.(Josner/hm01)