Simalungun, MISTAR.ID

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Dr Lidya Saragih melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dr Rudy Pangaribuan mengatakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang ditanggung APBD Simalungun kemungkinan akan bertambah.

Hal ini diungkapkannya setelah mengetahui pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung. Namun dikatakannya, terkait penambahan peserta akan dijalankan setelah regulasi dari BPJS terkait pembatalan kenaikan iuran itu diterima Dinas Kesehatan.

“Untuk penambahan kuota pastinya ada, jika memang tarif awal itu dikembalikan lagi, saat ini kita masih menunggu regulasinya dari BPJS” ucap Rudy kepada Mistar Selasa (10/3/20) di kantornya, Pematangraya.

Sebelumnya pada tahun 2019, peserta PBI yang ditanggung Pemkab Simalungun mencapai 86 ribu peserta, namun di tahun 2020 Pemkab Simalungun melalui Dinas Kesehatan memutuskan memangkas dan menonaktifkan 53 ribu peserta karena kenaikan tarif BPJS. Dikatakan Rudy, untuk saat ini tahun 2020, Pemkab Simalungun hanya menanggung peserta PBI sekitar 33 ribu peserta PBI BPJS.

“Sebelumnya 86 ribuan, setelah menghitung anggarannya kita hanya bisa menampung sekitar 33 ribu saja, jadi 53 ribu kita nonaktifkan,” jelas Rudy Pangaribuan.

Di tempat yang berbeda ketika ditanyai Mistar, S Sihombing warga Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamanik mengaku senang jika Pemkab Simalungun kembali akan memberikan kuota untuk penambahan peserta PBI, dia mengaku masih berharap masuk dalam peserta PBI agar dapat melanjutkan operasi matanya.

“Yang pasti nya senang, dan semoga saya di masukkan lagi sebagai peserta PBI, biar bisa lanjut operasi” Harap S Sihombing.

Warga Menanggapi Beragam

Tanggapan masyarakat terhadap pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sangat beragam. Namun, kebanyakan masyarakat menjawab sangat senang dan ada juga yang kecewa dengan keterlambatan datangnya putusan MA tersebut.

Eko, driver ojol yang merasa senang dapat informasi dari media sosial tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, biaya yang dia keluarkan sejak dua bulan terakhir sangat memberatkan sekali.

“Sudah pekerjaan susah didapatkan, apalagi sekarang pelanggan ojek online sudah mulai sepi. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tidak berkurang, malah semakin naik, seperti iuran BPJS Kesehatan ini. Mau tak mau harus banting tulang apalagi orang tua saya sering keluar masuk RS. Untung ada BPJS, jadi bisa ditalangi,” ucapnya ketika sedang menunggu orderan di daerah Jalan Kartini Kota Pematangsiantar.

Ada juga pelanggan yang belum mengetahui tentang batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, salah satunya Fitri Meilani. Wanita ini kesal dengan BPJS Kesehatan yang selalu meneleponnya untuk melunasi iuran BPJS miliknya yang sudah dua bulan terakhir belum dibayar.

Senada dengan Fitri, salah satu peserta BPJS Kesehatan Romatua Pasaribu, juga kesal dengan sistem pelayanan rumah sakit yang ditunjuk untuk berobat. Saat itu sedang membawa orang tuanya yang sedang sakit. Pelayanan rumah sakit itu sangat buruk sekali, bahkan tim medisnya terkadang kurang ramah dalam berbicara. Kalaupun nantinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan, janganlah pelayanan kesehatan juga semakin turun.

Sementara itu, ada juga peserta BPJS Kesehatan yang kecewa, Ira, warga jalan sipirok. Katanya ketika ada putusan pemerintah tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Ia beserta suaminya langsung mengurus turun kelas menjadi kelas III (tiga).

“Waduh, kalau tahu begini kami kan ga perlu turun kelas. Sebelumnya, kami kelas satu. Karena harga kenaikannya sangat besar, kami langsung saja turun kelas III. Karena, masih banyak lagi kebutuhan keluarga yang lain harus dilakukan, apalagi sekarang ini semuanya pada mulai naik. Tapi kalau tahu begini ada pembatalan, lebih baik tak usah turun kelas seharusnya tadi,” imbuhnya pada Mistar ketika dijumpai pada salah satu minimarket Jalan Kartini.

Reporter : Roland Saragih
Editor: Jelita